Oleh : Hilda Margaretha
MASA sulit untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Miangas Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi kisah pahit perjalanan kehidupan masyarakat di Pulau Miangas.
Wilayah yang jauh dari suasana hingar bingar perkotaan, namun berbatasan langsung dengan Kota Davao Filipina yang jaraknya berkisar 45 mil laut ini, kini telah mengalami kemerdekaan energi dengan hadirnya BBM Satu Harga.
Terobosan program yang menyasar daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) berhasil mengentaskan keterpurukan masyarakat. Baik kehidupan ekonomi, sosial maupun budaya.
Amanah mulia yang diemban PT Pertamina (Persero) untuk menambahkan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah dilakukan sejak 2017. Bahkan dilanjutkan hingga 2022 dengan target menjangkau pelosok berhasil membawa perubahan bagi masyarakat yang ada, yang tak lagi menjadi objek permainan agen maupun pengecer yang hanya mengeruk keuntungan sepihak.
Teranyar, BBM Satu Harga hadir di kepulauan Sulawesi Utara (Sulut), yakni di dua titik SPBU yang ada di Kecamatan Biaro, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dan Kecamatan Tampan Amma, Kepulauan Talaud Sulut.
Bertambahnya dua titik SPBU di Pulau Miangas dan Sitaro dipastikan akan semakin memacu kelangsungan kehidupan masyarakat. Terutama akan mendongkrak geliat ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Evans Taarae, salah satu warga yang tinggal dan bekerja di Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan, kesulitan dan kesusahan masyarakat yang ada di Pulau Miangas maupun Nanusa untuk mendapatkan BBM dengan harga yang tidak sesuai telah usai. Transformasi BBM Satu Harga menjadi solusinya.
Hanya saja, kendala yang dihadapi saat ini, adalah kondisi cuaca ekstrem. Terutama di bulan November dan Desember.
“Apabila cuaca baik, maka perjalanan distribusi BBM tidak akan mengalami kendala atau keterlambatan. Tetapi sebaliknya jika cuaca ekstrem, maka distribusi akan tergganggu dan berlangsung berhari-hari,” ungkapnya.
Perjalanan distribusi BBM dari Bitung menuju Pulau Miangas dengan kondisi geografis kepulauan, sudah pasti akan banyak mengalami kendala. Karena membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama. Sehingga kebutuhan masyarakat akan BBM juga ikut tergganggu.
“Untuk kebutuhan stok sebenarnya telah disiasati pemerintah dengan menambah kuota BBM. Tujuannya, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak terjadi kelangkaan,” katanya Rabu (09/11/2022).
Menurut Evans, menyikapi kondisi cuaca ekstrem yang berdampak pada kelangsungan distribusi. Mulai dari SPBU sampai di titik serah terima yakni di tingkat Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) maupun penyalur, yang merasakan susahnya adalah nelayan.
“Nelayan akan merasakan dampaknya secara langsung. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan biasanya beli di pengecer. Tetapi harga tidak seperi sebelum ada BBM Satu Harga,” tukasnya.
Kehadiran BBM Satu Harga mampu memangkas rantai harga yang dulunya sangat tidak masuk akal. Harga yang diterapkan saat ini, tidak berbeda dengan daerah maupun wilayah lainnya. Solar dijual Rp6.800 per liter dan Pertalite Rp10.000 per liter.
“Untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi yang terkendala cuaca, perlu strategi. Artinya, pemerintah harus lebih cekatan lagi mencukupkan BBM,” ungkap Evans.
Ketersediaan energi dalam jumlah cukup, sebut Evans menjadi bukti bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat.
“Ketersediaan energi yang tercukupi adalah bukti kehadiran pemerintah dan kedaulatan negara. Inilah yang harus terus dilakukan sehingga masyarakat di Pulau Miangas benar-benar mengalami kemerdekaan energi,” tandasnya.
Sejauh ini, dengan adanya BBM Satu Harga telah menjadi titik balik kehidupan masyarakat Pulau Miangas yang dapat melakukan aktivitas perekonomiannya.
Para pedagang bisa menjalankan usahanya tanpa gangguan, demikian juga dengan nelayan dan petani dapat melaut karena ditopang oleh BBM yang cukup.
“Kelangsungan perekonomian masyarakat di Pulau Miangas saat ini, terus menggeliat, sehingga masyarakat di Pulau Miangas makin sejahtera,” tukasnya.
Dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Perbatasan Ferry V Tumbal, Kepulauan Talaud saat ini, ditopang lima SPBU, yang tersebar di Kecamatan Tampan Amma, Mariri, Lirung, Beo dan Melonguane.
“Masyarakat bisa langsung membeli di SPBU tanpa hambatan. Ini yang kami harapkan BBM tersedia cukup untuk menyokong kegiatan perekonomian,” katanya.
Perekonomian di Kepulauan Talaud hingga ujung Nanusa dan Miangas, ungkap Ferry menunjukkan pertumbuhan positif. Di mana hasil pertanian dijual dengan harga bagus, contohnya kopra. Demikian juga dengan nelayan yang melaut tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM. Di mana setiap desa, sedikitnya ada 20 orang nelayan.
“Setiap desa ada sekitar 20-an nelayan, rata-rata untuk satu kali melaut nelayan membutuhkan 10 liter BBM. Dan sampai sejauh ini, kebutuhan masyarakat tercukupi,” tandasnya.
Dijelaskan Ferry, untuk pembelian BBM di Kepulauan Talaud, tidak serta merta dapat dibeli sesuai keinginan pembeli. Ada aturan yang harus dipatuhi, masyarakat dibatasi hanya sampai 20 liter. Khususnya di Beo dan Melonguane. “Tetapi di Lirung, Mariri dan Essang tidak dibatasi,” ujarnya.
Khusus untuk agen yang memasarkan BBM sampai ke pelosok dapat membeli sampai satu drum dengan harga Rp2 juta atau sesuai harga Rp10.000 per liter untuk pertalite.
“Intinya kehadiran BBM Satu Harga telah membuat masyarakat puas dengan kinerja pemerintah dalam hal ini PT Pertamina,” ujarnya.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Erwin Dwiyanto, menjelaskan kondisi Pulau Sulawesi termasuk Kepulauan Talaud, termasuk Pulau Miangas dengan geografis kepulauan dan pegunungan menjadikan daerah tersebut terisolir.
Namun tantangan itu semakin mendorong Pertamina untuk menghadirkan energi dengan harga sama seperti masyarakat di perkotaan.
Program BBM Satu Harga yang digulirkan merupakan upaya pemerintah mewujudkan dan melaksanakan sila kelima dari Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang ada di wilayah 3T.
Berdasarkan data yang diungkap, sejak tahun 2017 hingga 2021 secara nasional telah direalisasikan sebanyak 331 penyalur BBM Satu Harga. Kemudian pada Tahun 2022 ditargetkan sebanyak 92 lokasi penyalur BBM Satu Harga. Dan dilanjutkan sampai dengan akhir Tahun 2024 dengan target sebanyak 583 penyalur BBM Satu Harga.
Program BBM Satu Harga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menggerakkan sektor ekonomi masyarakat.
BBM Satu Harga, lanjutnya merupakan komitmen Pertamina mewujudkan keadilan energi serta ketahanan energi di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Khusus untuk wilayah Sulawesi, sejak tahun 2017 hingga saat ini, sudah ada 42 titik BBM Satu Harga yang beroperasi.
Dulunya, BBM dijual dua kali lipat lebih dari harga di SPBU perkotaan.
“Tahun ini ada tambahan 11 titik BBM Satu Harga sebagai upaya pemerataan akses energi sehingga dirasakan masyarakat,” ungkap Erwin.
Daerah kepulauan, katanya, memiliki tantangan distribusi di mana BBM dikirim dengan kapal tangker dari Terminal BBM Bitung dengan waktu tempuh yang berbeda-beda.
Dalam kondisi cuaca baik, pengiriman BBM ke SPBU Biaro dapat ditempuh dengan waktu 8 jam dan dilanjutkan dengan mobil tangki sejauh 3 km dengan waktu pengiriman 20 menit.
Apabila cuaca ekstrem, pengiriman dengan kapal tangker dapat menempuh waktu hingga 15 jam. Lebih jauh lagi ke Kepulauan Talaud, dalam kondisi cuaca baik, pengiriman BBM ke SPBU Tampan Amma dapat ditempuh 1-2 hari dan apabila cuaca ekstrem, pengiriman dengan kapal tangker dapat menempuh waktu hingga 2-3 hari.
Dengan hadirnya BBM Satu Harga di daerah Kepulauan Sulut, akan memudahkan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani dapat memperoleh BBM.
Sebelumnya, masyarakat mengandalkan BBM dari SPBU yang ada di Pulau Siau dengan jarak 47.3 km. Demikian juga masyarakat Tampan Amma mendapatkan BBM di SPBU terdekat.
Berbagai kesulitan yang sempat dialami masyarakat di Kepulauan Talaud sampai di ujung Miangas, menjadi semangat baru untuk meraih harapan dan mengubah nasib.
Tinggal bagaimana peran pemerintah menyikapi hambatan serta menyiapkan dan menyediakan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.(*)
.
