Yogyakarta, Sulutreview.com – Sukses menetapkan sistem merit dalam pengisian jabatan tertinggi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meraih penghargaan Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan kategori sangat baik.
Penghargaan diterima Penjabat Sekdaprov Sulut, Praseno Hadi, mewakili Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw di Yogyakarta, Kamis (6/10/2022).
Keberhasilan tersebut, menurut Praseno didasarkan pada keseriusan Pekerintah Provinsi Sulut dalam menerapkan sistem merit.
“Hal ini tidak lepas dari political will dan komitmen Bapak Gubernur Olly yang konsisten mensupport percepatan pelaksanaan sistem merit di Provinsi Sulawesi Utara.” katanya.
Penghargaan yang diberikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai apresiasi dan dukungan terhadap Pemprov Sulut dalam pelaksanaan pengisian JPT terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
Penilaian ini dilakukan terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah se-Indonesia terhadap kualitas pengisian JPT yang telah dilaksanakan di instansinya masing-masing.
Dari semua kementerian/lembaga dan instansi pemerintah se-Indonesia yang dinilai, terdapat 82 kementerian/lembaga dan instansi pemerintah yang dinilai sudah mampu melaksanakan pengisian JPT yang berkualitas dan 18 diantaranya dinilai sangat baik dalam proses tersebut.
Penghargaan ini juga merupakan suatu pengakuan atas usaha dan upaya Pemprov Sulut mengawal pelaksanaan manajemen ASN yang merit sekaligus meningkatkan kinerja seluruh ASN Pemprov Sulut.
Dukungan seluruh Perangkat Daerah menjadi key factor sehingga Pemprov Sulut sampai di titik ini. “Dinamika pemerintahan yang bergerak semakin laju harus diimbangi dengan roda gerak organisasi dan kualitas sumber daya aparatur yang profesional serta mampu bergerak lincah, cepat dan adaptif sehingga birokrasi Sulawesi Utara bukan hanya sekedar tumpukan kertas tanpa makna namun dapat berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya,” terangnya.
Gubernur Olly mengatakan bahwa prestasi ini merupakan bentuk pengakuan dari pihak eksternal terhadap pelaksanaan pengisian JPT di Pemprov Sulut.
“Pemprov Sulut menjadi satu diantara ke-18 kementerian/lembaga dan instansi pemerintah sekaligus menjadi satu-satunya daerah di wilayah Indonesia Timur yang mendapat penghargaan tersebut dari KASN,” tegas Olly seraya mengapresiasi kinerja optimal seluruh ASN di lingkup Pemprov Sulut selama ini hingga berbuah penghargaan bergengsi dari KASN.
“Tahun depan harus kita pertahankan,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua KASN, Agus Pramusinto, mengatakan bahwa Anugerah Kualitas Pengisian JPT kali ini merupakan puncak dari hasil penilaian yang dilakukan sepanjang 2021. Total ada 431 instansi pemerintah yang telah dinilai dengan menimbang berbagai aspek.
“Instansi yang dinilai adalah instansi pemerintah yang memenuhi kelengkapan dokumen pengajuan mulai dari perencanaan hingga pelaporan pelaksanaan pengisian JPT dalam periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021,” ungkap Agus.
Agus juga menjelaskan ada lima dimensi dalam penilaiannya, yakni dimensi persiapan pengisian JPT, pelaksanaan pengisian JPT, pelaporan pengisian JPT, inovasi manajemen pengisian JPT, dan pelanggaran sistem merit dalam jabatan.
“Dari kelimanya, KASN secara konsisten dan rinci melakukan pengawasan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang 5 tahun 2014 Tentang ASN,” jelasnya.
Penyerahan penghargaan dihadiri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara vitual.
Wapres berpesan, agar penganugerahan ini dapat menjadi motivasi untuk mendorong penataan birokrasi dan ASN yang lebih baik lagi ke depannya.
“Saya mengapresiasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang menyelenggarakan acara ini, untuk mendorong akselerasi dan evaluasi untuk mewujudkan SDM ASN berkelas dunia seperti diamanatkan Undang-Undang,” kata Wapres.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan oleh KASN. Azwar Anas berharap pemberian penghargaan ini dapat menjadi pendorong terwujudnya birokrasi yang andal, lincah dan cepat melalui kerja-kerja kompak dan kolaboratif.
“Reformasi birokrasi ke depan, diharapkan lebih fokus di reformasi birokrasi tematik, yaitu birokrasi yang langsung berdampak. Satu, reformasi birokrasi untuk menangani kemiskinan, kedua adalah peningkatan pelayanan investasi dan pembangunan, yang ketiga administrasi pemerintahan. Tiga sektor ini kalau bergerak dan berdampak akan sangat luas buat kita semua,” kata Menteri PANRB.(srv)
