Pleno TPAKD 2022, Olly : Akses Keuangan Syarat Penting Keluar dari Kemiskinan

Gubernur Olly saat mengikuti Rapat Pleno TPAKD. Foto : ist

Manado, Sulutreview.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengungkapkan salah satu fokus pembangunan saat ini adalah mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.

“Untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satu upaya yang kita lakukan adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan jasa layanan keuangan,” katanya pada agenda Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se Sulut tahun 2022 yang digelar di ruang Mapalus Kantor Gubernur, Senin (26/09/2022).

Akses keuangan, sebut Olly menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Akses kepada produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan kredit asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran akan sangat membantu khususnya bagi kelompok marginal dan berpendapatan rendah untuk melakukan upaya keluar dari kemiskinan dan peningkatan pendapatan,” jelasnya.

Di masa pasca pandemi, Olly mengajak berpacu lebih cepat untuk pulih lebih cepat pada aspek pemulihan ekonomi.

Menurutnya, perluasan akses keuangan memiliki peranan yang sangat penting, khususnya dengan mempercepat akselerasi pemberian modal kerja kepada pelaku UMKM dan realisasi beragam stimulus kebijakan dan program pemerintah, sehingga perekonomian dapat tetap bertumbuh.

Berkaitan dengan itu, TPAKD yang telah terbentuk sejak tahun 2016 tetap optimal dan berperan mendorong ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses keuangan daerah.

“Saya berterima kasih karena perbankan juga di Sulawesi Utara termasuk Bank Sulut dalam mengenalkan tabungan kepada siswa yang sudah berjalan. Kurang lebih 35 ribu atau hampir 40 ribu, satu siswa punya satu rekening. Kalau bapak ibu bupati walikota ingin memberikan beasiswa bisa melalui rekening ini,” ujarnya.

Olly menambahkan, semua program yang digulirkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan kesehajteraan masyarakat.

“Mari kita optimalkan bersama pelaksanaan rapat koordinasi. Mudah-mudahan dapat mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah. Cari terobosan, buka akses keuangan lebih produktif bagi masyarakat daerah,” tukasnya.

“Lebih dari itu, mendorong peran untuk meningkatkan ekonomi daerah, gali potensi ekonomi daerah, yang dapat dikembangkan dengan penguatan produk dan jasa keuangan, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah untuk memperluas penyiapan pendanaan produktif,” beberapa Olly.

Dia juga mengaku bersyukur, karena koordinasi Otoritas Jasa Keuanga (OJK)
berjalan baik. “Kita masih bisa mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulut, itu semua karena koordinasi yang baik,” serunya.

Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Audit merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,
Sofia Wattimena memberikan apresiasi karena dari 440 TPAKD tingkat propinsi dan 406 kabupaten/kota, tercatat dari angka TPAKD satu dari 18 yang telah melakukan secara lengkap adalah Sulut. “Aplause untuk kita semua,” kata Sofia.

Pandemi Covid-19, sambung Sofia, sudah memasuki tahun ketiga, meski sempat alamai kontraksi, namun perekonomian semakin baik. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,02 persen.

“Ini adalah hasil kerja keras dati seluruh insan Indonesia yang terus mendorong akses ekonomi digital payment. Sekaligus juga akan meningkatkan inklusi keuangan, sebagaimana instruksi presiden untuk mencapai 90 persen di tahun 2024.

Melalui pembentukan TPAKD yang merupakan forum koordinasi resmi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan, diharapkan akan meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

“Akses keuangan yang lebih mudah dapat menjawab kebutuhan pelaku UMKM dan penguatan sektor prioritas dan program unggulan di Indonesia. Ada beberapa potensi, contohnya seperti petani bunga untuk mengembangan akses keuangan daerah. Apakah melalui KUR, sehingga dapat meningkatkan ekspor,” sebutnya.

Gubernur Olly Dondokambey bersama Sofia Wattimena

OJK, kata Sofia terus berkomitmen untuk memperluas akses keuangan, melalui enam program TPAKD, yang dapat mendorong ekonomi nasional, bisnis macthing, kredit pembiayaan melawan rentenir (KPMR) hingga program satu pelajar satu rekening.

Sebelumnya Kepala OJK Sulut Gorontalo dan Malut (SulutGomalut), Winter Marbun merinci berbagai program TPAKD.

Menurutnya, TPAKD di Sulut sudah terbentuk sebanyak 16 yaitu di provinsi dan 15 kabupaten/kota yang sudah dikukuhkan secara serentan pada 24 September 2021.

Dalam penetapan program kerja TPAKD yang perlu diperhatikan adalah potensi unggula masing-masing daerah sehingga program kerja yang ditetapkan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Untuk itu sinergi dan kolaborasi antar anggota TPAKD dan peran kepala daerah sangat penting untuk mencapai keberhasilan program kerja,” tukasnya.

Program kerja yang telah dilakukan, yakni launching kredit pembiayaan melawan rentenir (KPMR), yakni Kredit Bohusami, kepada sektor prioritas di Sulut yang terdiri dari Bohusamai Ba Kobong sektor pertanian, Bohusami Ba Terbakar sektor peternakan, Bohusami Ba Tibo sektor perdagangan, Bohusami Ba Soma sektor perikanan, Bohusami Ba Pasiar sektor pariwisata dan Bohusami Perempuan Hebat.

Totalnya mencapai Rp44,1 Miliar YANG diberikan kepada 1.277 debitur.

“Kegiatan tersebut dilakukan di sejumlah kabupaten/kota antara lain Minahasa, Hitung, Minsel, Bolmong,” tukasnya.

Optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) oleh bank penyalur dengan realisasi penyaluran sampai saat ini sebesar Rp1,8 triliun yang disalurkan pada 15 kabupaten/kota.

Untuk mengoptimalkan penyaluran KUR,TPAKD telah membentuk KUR klaster antara lain, KUR klaster jagung, padi dan sereh wangi serta program satu rekening satu pelajar (Kejar) untuk menumbuhkan budaya menabung sejak dini, dengan realisasi sebesar Rp11.2 Miliar yang diberikan kepada 30.629 pelajar.

“Kami mengucapkan tertima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah menerbitkan surat edaran terkait sarubrekening satu pelajar. Kami berharap kabupaten/kota juga melakukan hal yang sama,” katanya.

Oprimalisasi pemanfaatan asuransi usaha tani padi dan asuransi usaha ternak sapi bekerja sama AUTP dari target 3.000 hektar dengan premi Rp97.6 juta dan sudah direalisasi di 2.711 hektar.

AUTS dari target 1.000 dengan premi Rp27.3 juat dan sudah direalisasi 593 ekor.

Turut hadir, Wagub Sulut Steven OE Kandouw, Sekretaris Provinsi Sulut Praseno Hadi, selaku Koordinator TPAKD, Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut, Arbonas Hutabarat, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sulut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulut, pimpinan industri jasa keuangan, akademisi, pimpinan SKPD Provinsi Sulut, serta tim percepatan akses keuangan daerah provinsi/kabupaten/kota.(srv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.