Rafika Tegaskan Hal ini, di Usulan Pelunasan Lahan Stadion Duasudara Bitung

Rafika Papente

Bitung, Sulutreview.com– Kabar pembayaran lahan Stadion Duasudara Kota Bitung kembali ramai dibicarakan. Hal ini terungkap pada Rapat Kerja Komisi 1 DPRD Kota Bitung yang dilaksanakan pada Selasa (23/02/2022).

Pasalnya, diperoleh kabar, pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemkot Bitung, telah mengusulkan agar pembayaran lahan itu segera dilunasi melalui usulan di tahun 2022

Hal ini pun, sempat menjadi pembahasan alot dan memanas pada rapat Kerja Komisi I DPRD Bitung dengan perangkat daerah mitra kerja yang rentetanya akan terus berlanjut sampai sepekan ini.

Kendati demikian, nampaknya pihak Komisi 1 masih sangat berhati-hati untuk menyetujui usulan pelunasan tersebut dengan melihat berbagai aspek agar memang ketika disetujui sudah sesuai aturan-aturan yang memang harus dilengkapi dan dipatuhi agar tidak kepalang basah dikemudian hari.

Ketua Komisi 1 DPRD Bitung Rafika Papente ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya usulan itu. Ia mengakui usulan tersebut terungkap dalam rapat kerja baru-baru ini.

“Iya, usulan itu memang ada. Usulan itu muncul karena ada pertanyaan dari teman-teman anggota Dewan. Mereka bertanya soal kelanjutan pembayaran,” terangnya.

Rafika pun menganggap, usulan itu sebuah hal yang wajar. Dispora selaku perangkat daerah terkait memang punya kewajiban menyampaikan hal tersebut. Namun begitu kata dia, usulan itu tidak serta-merta akan disetujui.

“Tentu kami harus mengecek sedeteil-deteil mungkin dan harus mengikuti prosedur aturan-aturan yang ada dalam penyusunan anggaran. Jadi nanti tergantung pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) ketika APBD Perubahan mulai dibahas. Apalagi setahu saya masih ada proses hukum terkait kepemilikan lahan itu. Jadi nanti akan dicroscek dulu soal proses hukum tersebut juga” tuturnya.

Rafika kemudian berbicara dalam kapasitas anggota DPRD Bitung dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia mengingatkan bahwa pembayaran lahan Stadion Duasudara pernah juga menjadi buah debat kusir yang intinya sejak dulu Fraksi PDI-P kota Bitung, bukan melarang. Namun harus memiliki dasar hukum yang jelas pembayaran Stadion Duasudara tersebut.

“Kalau dalam kapasitas saya sebagai anggota fraksi, tentu lebih jelas lagi. Fraksi kami pernah melayangkan surat untuk menangguhkan sementara pembayaran tahap dua, jadi kami sudah pasti akan bersikap kritis untuk usulan itu. Sebab kami bukanya menolak namun kami Fraksi tidak mau salah melangkah,” tandasnya.

Sebab ini, menyangkut uang rakyat dan jumlahnya besar. Kalau nantinya ada masalah kita juga pasti kena. Makanya kalau kita hati-hati itu hal yang wajar. Bukan semata-mata karena keberatan atau tidak setuju.

Sementara itu, kepala Dispora Anita Lomban membenarkan perihal dimaksud. Meski tak bicara banyak, ia mengakui usulan itu perlu dibawa dalam pembahasan APBD Perubahan 2022. “Iya, akan diajukan,” singkatnya.

Anita juga mengakui pelunasan pembayaran masuk dalam daftar utang Pemkot Bitung melalui instansi yang ia pimpin. Utang itu sudah berumur dua tahun karena pembayaran tahap pertama berlangsung medio 2020 lalu. “Kita masukkan dalam daftar utang Dispora,” jelasnya.(zet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.