39 OPD Masuk Zona Merah, Pemkot Bitung Dikritisi

Bitung, Sulutreview.com– Pemerintahan Wali Kota Bitung Ir Maurits Mantiri MM dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar SE, nampaknya harus fokus dalam membimbing dan mengawasi secara intensif dan tegas kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat lebih peka untuk menjalankan programnya dalam rangka penyerapan anggaran.

Pasalnya, pada rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipimpin Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri di ruangan BPU Rabu (24/11/2021) terungkap menjelang akhir November 2021, masih ada sekitar Rp 500 miliar yang tersebar di 39 OPD masih mengendap alias belum terpakai dan masih tersimpan di Kas Daerah pada APBD 2021.

Tak ayal melihat fenomena ini, membuat beberapa tokoh Pemuda di Bitung mengkritisi akan akan hal tersebut. Wahyu Panigoro yang merupakan Sekretaris KNPI Bitung terpilih menegaskan, bahwa ini sangat fatal sebab setidaknya dengan dipercayakanya jabatan sebagai Kepala OPD. Wajib hukumnya menjalankan setiap Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam hal menjalankan setiap arahan apalagi mengenai program yang harus dituntaskan.

“Untuk itu, hal ini harus ada phunisment kepada OPD yang lalai menjalankan program untuk penyerapan anggaran. Jangan sampai akibat kurangnya efektivitas kinerja, bawahan akan merusak nama pimpinan Kota, sebab ‘Nila Setitik akan merusak susu sebelanga” katanya.

Untuk itu Panigoro mengingatkan, kepada pimpinan Kota Bitung dalam menempatkan pejabat disetiap OPD untuk dapat menilai takaran ukur wawasan dan kualitas, kecakapan dan kemampuan pejabat dan latar belakangnya. Agar benar-benar patuh dalam menjalankan setiap tanggungjawab yang diembaninya.

Selain itu juga, pimpinan Kota dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus lebih tegas dalam memberikan pengarahan dan pengawasan intensif kepada setiap OPD agar jangan lengah atau malas dan masa bodoh dalam membelanjakan setiap anggaran yang sudah ada disetiap OPD. “Sebab jika dibiarkan maka APBD Pemkot Bitung Tahun 2021 terancam mendapatkan kado Silpa ratusan miliar,” jelasnya.

Kepala Bagian Pembangunan Setda Pemkot Bitung, Mex Mapahena. Mengacu ke data, kata Mex, struktur Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bitung hingga akhir tahun 2021 baru terealisasi 52,21 % dari target 87,00 %, dengan total pagu Rp 1.145.298.850.251 dan terealisasi hingga November 2021 baru Rp 599.125.223.730.

“Itu meliputi belanja tidak langsung baru 37,63 % dan belanja langsung 62,37 %,” kata Mex.

Masih mengacu ke data, kata dia, ada sekira 39 OPD yang realisasinya kurang dari 10 % zona merah, 13 OPD masuk zona kuning atau serapannya -10 % sampai kurang -5 %, dua OPD zona coklat atau -5 % sampai kurang dari -2 % dan empat OPD zona hijau kurang dari –2 %.

“Namun, masih ada waktu untuk merealisasikan serapan anggaran hingga pertengahan Desember nanti dan kami optimis OPD mampu menggunakan anggaran dengan baik,” katanya.

Mendengar laporan itu, Wali Kota langsung meminta tiap kepala OPD, setiap minggu wajib membuat laporan realisasi anggaran termasuk kinerja sebagai dasar pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Silahkan mulai minggu ini setiap instansi harus memberikan laporan realisasi anggaran agar kita bisa mengontrol sejauh mana perkembangan perbelanjaan di tiap instansi,” tandasnya.

Adapun 39 OPD serapan anggarannya masuk zona merah, adalah;