BI Sulut Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 4,5 – 5,5% di Tahun 2022

Kepala BI Sulut Arbonas Hutabarat saat menyampaikan laporan dalam PTBI. Foto : istimewa
IMG-20210818-WA0009

Manado, Sulutreview.com – Akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) sempat tertekan selama 3 triwulan berturut-turut pada tahun 2020, perekonomian Sulut tumbuh 1,87% (yoy) pada triwulan I dan 8,49% (yoy) pada triwulan II 2021.

Pada triwulan III, perekonomian Sulut tumbuh sebesar 3,15% (yoy) dan memasuki triwulan IV 2021, ekonomi diperkirakan menguat seiring dengan penurunan kasus aktif Covid-19

Bacaan Lainnya

Diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Arbonas Hutabarat mobilitas masyarakat diperkirakan akan berangsur mendekati level sebelum pandemi sehingga berdampak positif terhadap dua lapangan usaha utama Sulut yaitu transportasi dan perdagangan.

Selain itu, harga komoditas yang masih tinggi akan menjaga insentif berproduksi pada lapangan usaha industri pengolahan maupun perkebunan.

Kinerja perikanan juga diperkirakan membaik seiring menurunnya anomali cuaca pada 2022.

Dari sisi perbankan, percepatan
penyaluran kredit akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, masih terdapat beberapa risiko perekonomian daerah yang perlu diperhatikan yaitu ketidakpastian perekonomian global yang relatif masih tinggi, risiko gangguan mata rantai global serta risiko biaya logistik yang berada pada level tinggi di samping risiko penyebaran Covid-19 yang masih mengancam.

Gangguan mata rantai global berdampak pada risiko perubahan sourcing produksi di berbagai negara. Sementara itu, kenaikan biaya logistik berisiko menurunkan daya saing komoditas strategis Sulut.

“Memperhatikan perkembangan data-data indikator perekonomian terkini, kami memperkirakan pertumbuhan Ekonomi Sulut menguat pada tahun 2021 yaitu akan berada pada kisaran 4,2% s.d 5,0% (yoy) dan terus menunjukkan perbaikan pada kisaran 4,5 – 5,5 % (yoy) pada tahun 2022,” ungkap Arbonas dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Rabu (24/11/2021).

Sejalan pemulihan perekonomian, tekanan inflasi di Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang terpantau pada 2 (dua) kota pencatatan inflasi yaitu Manado dan Kotamobagu. Kenaikan permintaan masyarakat di tengah proses adaptasi produksi dan distribusi mendorong kenaikan atau normalisasi harga di berbagai komoditas strategis.

Sejalan dengan itu, pola musiman tekanan inflasi bulanan juga kembali pada pola sebelumnya, tercermin pada kenaikan inflasi di periode HBKN Idul Fitri yang lalu seiring adanya kenaikan aktivitas masyarakat dibanding periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, kebijakan stimulus konsumsi oleh pemerintah masih menekan harga￾harga terutama yang diatur oleh pemerintah seperti tarif angkutan udara dan tarif listrik, yang bersamaan dengan pemberlakuan PPKM pada triwulan III 2021 sehingga mendorong inflasi tetap terkendali pada rentang sasarannya.

Meski demikian, perlu dicatat bahwa pergerakan tekanan inflasi, baik di Manado dan Kotamobagu selama tahun 2021 sebagian besar dipengaruhi oleh komoditas perikanan.

Preferensi konsumsi masyarakat Sulawesi Utara pada komoditas perikanan yang tetap tinggi di tengah distorsi pasokan dalam bentuk gangguan cuaca, menjadi faktor pendorong kenaikan tekanan inflasi.

Selanjutnya inflasi tahun 2022 kami perkirakan akan meningkat sejalan dengan akselerasi pemulihan ekonomi daerah. Membaiknya konsumsi rumah tangga diperkirakan akan mendorong kenaikan permintaan terhadap komoditas-komoditas pangan strategis seperti bawang rica (cabai) tomat (barito) dan ikan.

Sementara, berkurangnya stimulus pemerintah diperkirakan akan memberikan tekanan inflasi terutama pada tarif angkutan udara dan tarif listrik, disamping kenaikan gradual harga sub
kelompok tembakau.

Memperhatikan hal-hal tersebut, inflasi tahun 2021 kami perkirakan tetap berada pada rentang 3,0 ± 1% (yoy). Sementara itu, meskipun meningkat, tekanan inflasi untuk tahun 2022 kami perkirakan masih akan terkendali pada rentang 3,0 ± 1% (yoy) baik di Manado maupun Kotamobagu.

“Menurut hemat kami ada 3 isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam mempercepat perbaikan perekonomian Sulawesi Utara tahun depan,” kata Arbonas.

Pertama, di tengah tren peningkatan dan potensi kenaikan aktivitas masyarakat pada tahun 2022, inklusi ekonomi dan keuangan melalui pemberdayaan UMKM perlu terus didorong.

Penguatan inklusi keuangan pada UMKM di Sulut perlu didukung oleh perbaikan pada tiga pilar yaitu korporatisasi, digitalisasi serta kebijakan dan inovasi pembiayaan. Pengembangan model bisnis korporatisasi UMKM diperkirakan akan mendorong daya tawar UMKM dan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan skala usaha.

Proses digitalisasi UMKM perlu dipercepat untuk dapat mengikuti perkembangan zaman pada era digital. Kebijakan pembiayaan perlu dilakukan dengan pengembangan instrumen pembiayaan inovatif dan berfokus pada sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah.

Dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan Komoditas, Produk dan Jenis Usaha Unggulan UMKM Provinsi Sulut pada tahun 2021.

Komoditas-komoditas strategis di berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Utara dimaksud berpotensi untuk dikembangkan dan mendukung perluasan lapangan kerja maupun peningkatan nilai tambah perekonomian. Dukungan terhadap KPJU Unggulan perlu dimobilisasi, antara lain dalam bentuk program atau stimulus belanja pemerintah daerah, penyederhanaan akses pasar dan perizinan, serta tersedianya dukungan modal terutama dari perbankan. Hal strategis Kedua adalah optimalisasi belanja pemerintah di tengah risiko keterbatasan sumber pendanaan. Stimulus fiskal pemerintah secara gradual akan berkurang sejalan dengan normalisasi ekonomi.

Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan pada anggaran pemerintah daerah terutama yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif pembiayaan belanja pemerintah yang bersumber dari luar APBD.

Identifikasi proyek-proyek strategis pemerintah perlu dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan sumber alternatif pembiayaan salah satunya melalui implementasi Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selain itu, terbatasnya anggaran diharapkan juga semakin meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pemanfaatan anggaran pemerintah pada sektor-sektor yang memberikan dampak multiplier ekonomi yang tinggi.(srv)

banner 300x250