Pertama di Indonesia, Minahasa Utara Dicanangkan Bumi Revolusi Mental

Bupati Minahasa Utara Joune Ganda. Foto : istimewa

Minahasa Utara, Sulutreview.com – Ribuan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Konferensi Nasional FKUB ke-VI se Indonesia dan Pekan Kerukunan Internasional yang digelar di hotel Sutan Raja Minahasa Utara, Rabu (17/11/2021).

Pada momentum istimewa yang dihadiri para tokoh agama dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kerukunan dan toleransi tersebut, sepakat untuk membahas berbagai topik untuk mendapatkan solusi terbaik demi kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menariknya, pada kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Pencanangan Minahasa Utara Bumi Revolusi Mental.

Mendapat kepercayaan tersebut Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda yang mengawali sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wagub Steven OE Kandouw.

“Hajatan ini menjadi kebangaan besar bagi Minahasa Utara. Terima kasih untuk Pak Gubernur dan Wagub, karena Minahasa Utara bisa ditetapkan sebagai daerah Pencanangan Minahasa Utara Bumi Revolusi Mental,” ujarnya.

“Atas nama pemerintah kami juga menyampaikan selamat datang kepada peserta,” tukasnya sembari menambahkan bahwa Minahasa Utara memiliki destinasi pariwisata Likupang.

Revolusi setelah kemerdekaan, sebut Joune, sebagai tantangan membangun jiwa. “Namun setelah merdeka, telah mengubah cara pandang pikir untuk menjadi bangsa yang besar yang mampu berkompetisi,” tandasnya.

Dia juga mengungkap, bahwa kerukunan adalah kesadaran bersama, sementara perpecahan hanya akan membawa penderitaan.

Tahapan menerapkan Bumi Revolusi Mental pertama di Indonesia ini, telah melewati proses, sebagaimana yang dipresentasikan, terdapat lima poin penting yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Antara lain dengan sarasehan FKUB daring, landasan hukum SK Bupati yang diterapkan di pemerintahan sampai desa. Implementasi revisi mental, dan meningkatkan budaya gotong royong pembentukan masyarakat bermoral yang cinta damai. Berikut mengubah etos dan perilaku bertoleransi dengan mengedepankan persatuan.


Sebelumnya, Gubernur Olly juga menegaskan bahwa Sulut sejak tahun 1965 sudah punya forum BKSAUA. Dan pada 2016 pemerintah pusat membentuk forum FKUB.

“Melalui FKUB kita dapat bekerja sama sehingga setiap persoalan dapat ditangani bersama. Hal ini juga tak lepas dari peran tokoh agama dari Sabang sampai Merauke Miangas sampai Pulau Rote,” ucapnya.

Menariknya, Gubernur Olly menjelaskan bahwa saat menghadapi pandemi Pemerintah Provinsi Sulut melibatkan tokoh agama untuk menyalurkan bantuan.

“Pada waktu pandemi, bansos disalurkan oleh tokoh-tokoh agama melalui tempat ibadah seperti mesjid dan gereja. Tidak lewat struktur pemerintahan, yang jumlahnya mencapai 600 ribu KK yang terdampak,” tukasnya sembari menambahkan tantangan yang dihadapi ke depan semakin lebih terbuka. Itu artinya semua kejadian mudah dimonitor.

“Tidak ada rahasia lagi. Tugas pemimpin umat untuk mengantispasi hal-hal yang akan terjadi ke depan. Mari kita persiapkan untuk Indonesia menuju pintu emas,” tandasnya.

Sebelumnya, Staf ahli Menteri Laode Ahmad MSi yang mewakili Mendagri mengatakan bahwa nilai keanekaragaman suku, ras dan golongan menjadi Kebinekaaan dalam harmoni Indonesia.

“Nilai itu tetap relevan, harus dirawat dan dijaga. Perbedaan harus dimaknai karena
banyak pendiri bangsa menekankan betapa pentingnya toleransi,” ujarnya.

Sebagaimana pidato Presiden Soekarno,
masing-masing orang Indonesia dalam menjalankan kepercayaan, adalahbsaling menghormati di mana dalam sebuah negara setiap anak bangsa mendapat tempat yang sebaik baiknya,” tukasnya.

Ketuhanan, sambungnya bukan hanya dasar agama, tetapi memimpin ke jalan kebenaran, kejujuran dan kebangsaan.

“Dengan toleransi umat mempratikkan cakrawala kerukunan dan toleransi. Untuk itu, kebijakan yang ditetapkan daerah agar  menghilangkan perbedaan,” sebutnya.

Sementara itu, Staf Ahli Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Didik Suhardi mengurai tentang
Gerakan Revolusi Mental yang merupakan prioritas Presiden RI yang dituangkan dalam Inpres Nomor 12 Tahun  2016, bahwa pembangunan manusia dan budaya, dimaksudkan agar terjadi perubahan, pola pikir, tindak dan perilaku.

“Butuh penanaman nilai-nilai peningkatan etos kerja, gotong royong dan integritas,” katanya.

Dipilihnya Sulut sebagai tuan rumah, kata Didik bukan hal yang biasa. Indikatornya karena Sulut masuk dalam indeks kerukunan 5 besar di Indonesia.

Dia berharap kebersamaan kerukunan dan keharmonaisan akan berlangsung semakin baik.

“Momentum ini, kiranya jadi pemantik dalam mengatasi permasalahan mendasar. Supaya tercipta situasi yang kondusif. Sebab konflik hanya akan mengganggu keberagaman,” sebutnya.

Kegiatan Konas turut dihadiri para peserta dari seluruh Indonesia, para gubernur, Walikota, bupati, jajaran FKUB, Kesbangpol Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakanmenag).

Di penghujung pembukaan Konas, Gubernur Olly menerima penghargaan sebagai kepala daerah yang mampu menjaga dan merawat kerukunan.

Pada kesempatan itu juga, Gubernur Olly Dondokambey menerima cindera mata dari FKUB Sulawesi Tengah (Sulteng).

Cindera mata berbentuk plakat dan batu sojo, sebagai tanda lekatnya kerukunan serta apresiasi atas slogan Gubernur Olly yang dikenal dengan Torang Samua Ciptaan Tuhan.

“Inilah yang kami kumandangkan di Sulawei Tengah,” ungkap Wijaya Chandra mewakili FKUB Sulteng.(eda)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *