DPRD Sulut Gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2021

Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2021
IMG-20210818-WA0009

Manado, Sulutreview.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2021 di ruang paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (6/9/2021).

Rapat paripurna ini dilaksanakan secara virtual dan tatap muka dalam jumlah terbatas, juga menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiskus Andi Silangen SpB, Kbd yang didampingi Wakil Ketua DPRD, Billy Lombok, SH dan Victor Mailangkay, SH., MH, secara resmi membuka rapat paripurna.

Rapat paripurna dalam rangka penandatanganan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun 2021 juga akan mendengarkan penyampaian Ranperda Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Daerah dan Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey menyampaikan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Sulut atas agenda rapat tersebut.

“Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada saudara ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Sulut, atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, sekaligus atas penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap perubahan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun 2021,” ungkap Olly.

“Saya juga berterima kasih atas kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap Ranperda Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,” ujar Olly menambahkan.

Dijabarkan, perubahan KUA dan PPAS APBD 2021 yang telah disepakati, melalui total Pendapatan Daerah sebesar Rp4.097.037.778.188, Total Belanja sebesar Rp. 4.440.388.695.402 dan Pembiayaan Neto sebesar Rp. 343.350.917.214.

Kebijakan Pendapatan Daerah akan diarahkan kepada optimalisasi ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai, sehingga berbagai potensi pendapatan daerah harus dioptimalkan pada masa pandemi ini. Sementara itu, untuk Kebijakan Belanja akan diarahkan pada program dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah dan untuk Pembiayaan Netto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Selain itu perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulut tahun 2021, tetap sejalan dengan kebijakan nasional yaitu fokus pada penanganan bidang kesehatan terutama untuk sukses penanganan vaksinasi, pemulihan ekonomi dampak Covid-19, serta tetap melaksanakan jaring pengamanan sosial yang tepat sasaran. Dalam keterbatasan sumber pendapatan, maka kami memanfaatkan peluang skema pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah melalui PT. SMI.

Dana pinjaman ini dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana di bidang kesehatan serta fasilitas umum pendukung pemulihan ekonomi daerah. Dimana posisi saat ini masih berproses untuk pemenuhan syarat efektif.

Gubernur Olly berharap, di sisa tahun anggaran 2021 ini, akan terus bersinergi agar mampu mewujudkan beberapa proyeksi ekonomi makro.

“Saya harapkan di sisa tahun anggaran 2021 ini, kita akan terus bersinergi dan tetap terpacu, sehingga kita mampu mewujudkan beberapa proyeksi ekonomi makro,” ungkap Olly Dondokambey.

Olly juga membeber sejumlah proyeksi ekonomi makro tersebut, antara lain : Pertumbuhan Ekonomi berada di kisaran 4,0-5,0%, Inflasi dapat dikendalikan pada angka 3%, PDRB per kapita dapat mencapai Rp. 42 juta, IPM dapat dipertahankan pada angka 72,93, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat ditekan sampai pada kisaran 6,6-7,0, Angka kemiskinan dapat diturunkan sampai 7,5%, Indek Gini/Gini rasio pada kondisi yang baik, yaitu di angka 0,36.

Selanjutnya, terkait Ranperda Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Daerah maka dapat dijelaskan bahwa pokok utama yang melatarbelakangi Ranperda ini adalah untuk menciptakan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulut yang disusun secara lebih terencana, terpadu dan sistematis. Mengenai prosedur atau tata cara pembentukan suatu perda, secara rinci memang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Olly menyebutkan, dalam penyusunan dan pembentukan Propemperda di Sulut, masih terdapat fonomena adanya tahapan yang terlewatkan atau tidak dilaksanakan sesuai metode dan standar yang diatur, dimana ini berdampak pada output, kuantitas dan kualitas dari suatu peraturan daerah.

Fenomena ini juga memberi gambaran bahwa proses pembentukan Propemperda di Sulut belum sepenuhnya berhasil menjadi gerbang awal dalam menyeleksi dan menyelaraskan Rancangan Peraturan Daerah dengan 4 komponen pembangunan hukum, yakni Hukum Nasional, RPMJD, Otonomi Daerah dan Tugas Pembnatuan serta aspirasi masyarakat yang diemban oleh daerah.

Untuk itu dipandang perlu menghadirkan suatu rujukan atau pedoman yang lebih mendetail lagi, mengenai tata cara pembentukan peraturan daerah yang mengatur mengenai proses pembuatan peraturan daerah, mulai dari pencarian, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, penetapan, pengundangan hingga penyebarluasan,agar terpenuhinya semua asas-asas pembentukan Peraturan Daerah.

Maksud dan tujuan Ranperda ini untuk membuat seluruh pemerintah daerah di Sulut berada dalam satu persepsi dan pemahaman dalam pengelolaan Propemperda, serta membuat target output dari Propemperda dapat diwujudkan demi menunjang pembangunan hukum di Sulut.

Terkait Ranperda Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Olly menjelaskan bahwa ini merupakan upaya untuk memenuhi, melindungi dan menjamin hak asasi penduduk daerah provinsi, akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.

Selama ini pemberian bantuan hukum di daerah belum banyak menyentuh kelompok masyarakat miskin, sehingga kesulitan mengakses keadilan. Terlepas dari ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional. Karena itu pengaturan pemberian bantuan hukum dalam Ranperda ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional kepada kelompok masyarakat miskin di Provinsi Sulut.

Olly juga mengatakan pentingnya kedua Ranperda ini, dengan harapan bahwa DPRD Provinsi Sulut memberikan tanggapan, serta turut membahas dan menyempurnakan.

“Dua Ranperda ini sangat penting, sehingga saya berharap nantinya DPRD Provinsi Sulawesi Utara dapat memberikan tanggapan serta turut membahas dna menyempurnakan lewat kajian-kajian komprehensif, sehingga pada waktunya nanti dapat disepakati barsama, bahkan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang dapat memantapkan kinerja kita dalam upaya memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat Sulut,” tutup Olly.

Juga terdapat pemandangan umum dari Fraksi-fraksi DPRD Sulut, yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat dan Fraksi Nyiur Melambai.(lina)

banner 300x250