Stella Runtuwene Pertanyakan Realisasi Dana Bansos

Rapat Banggar DPRD Sulut dengan TAPD
IMG-20210818-WA0009

Manado, Sulutreview.com – Sejak Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), perekonomian masyarakat mengalami penurunan drastis.

Keluhan masyarakat pun mencuat, baik secara langsung maupun lewat sosial media, yang mempertanyakan realisasi bantuan sosial (bansos)

Bacaan Lainnya

Ironisnya, anggaran dari Dinas Sosial justru berkurang. Padahal salah satu peruntukannya adalah bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covod-19.

Hal ini terungkap saat rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Sulut tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2021, yang berlangsung Selasa (24/8/2021) sore kemarin.

Tak heran jika di saat TAPD memaparkan terkait rencana anggaran dan peruntukan, pertanyaan dan kritik pun terlontar dari anggota Banggar, termasuk dari Anggota DPRD Sulut, Stella Runtuwene.

Legislator dari Partai Nasdem ini mempertanyakan terkait rencana anggaran di Dinas Sosial yang terjadi pengurangan dimana dalam APBD induk sebesar Rp23,231.184,604, namun dalam PPAS menjadi Rp21.257.571.238. Atau berkurang Rp1,973,613,366 atau sebesar -8,50 persen.

“Saya didatangi masyarakat yang bukan dari daerah pemilihan saya, Minsel-Mitra tapi dari Kabupaten Minahasa. Mereka mengadu dan meminta bantuan karena tidak pernah mendapatkan BLT. Lalu mengapa anggaran di Dinas Sosial dikurangi padahal rakyat butuh bantuan dari pemerintah,” ucap Legislator Dapil Minsel-Mitra ini.

Selain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan juga mengalami perubahan. Dalam APBD Induk berjumlah Rp201,070,624,214, dalam PPAS menjadi Rp196,403,712,373. Artinya berkurang  Rp4,666,911,841 atau  -2,32 persen.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiskus Andi Silangen dan dihadiri Sekretaris Pemprov Sulut, Edwin Silangen dan jajaran pejabat Pemprov Sulut.(lina)

banner 300x250