Cegah dan Berantas Korupsi, KPK Sambangi Kantor DPRD Sulut

Kunjungan KPK diterima Fransiscus Andi Silangen
IMG-20210818-WA0009

Manado, Sulutreview.com – Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Andi Purwana dan Rusvian melakukan kunjungan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Rabu (16/6/2021) siang ini.

Adapun tujuan dari KPK mendatangi gedung DPRD Sulut, yakni untuk melakukan audiensi dan koordinasi terkait program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terintegrasi di pemerintah provinsi Sulut.

Bacaan Lainnya

Kedatangan KPK ke Gedung Cengkih ini disambut baik oleh oleh ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiscus Andi Silangen beserta anggota-anggota DPRD Sulut.

Andi Silangen dalam sambutannya memberikan penghargaan tertinggi kepada tim KPK yang mendatangi kantor DPRD Sulut untuk beraudiensi serta mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Tentunya ini juga adalah suatu penghargaan dan kehormatan bagi DPRD karena kesempatan berkoordinasi langsung sekaligus mendapatkan arahan dan masukan sehingga segenap pimpinan dan anggota DPRD dan sekretariat DPRD terhindar dari tindakan korupsi,” jelas Silangen.

Silangen lebih lanjut mengatakan bahwa segenap pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut akan terus berkomitmen dan sangat mendukung berbagai upaya dan langkah dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Untuk itu, pimpinan dan anggota DPRD mengharapkan arahan dan masukan dari bapak Andi Purwana dan Rusvian sehingga kinerja DPRD Sulut untuk melayani masyarakat tanpa korupsi dapat terwujud.

Direktorat koordinasi dan supervisi wilayah IV KPK memberikan arahan perihal program pemberantasan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah.

Dalam arahannya, Andy Puwarna mengungkapkan jika laporan kasus tindak pidana korupsi di Sulawesi Utara sebanyak 281 kasus.

Menurut Andy indikasi kasus tindak pidana korupsi masih belum berakhir karena peluang melakukan tindak pidana korupsi dilingkup pemerintah daerah sering dilaksanakan baik lewat intervensi dalam belanja daerah, Intervensi dalam penerimaan daerah, Perizinan, bantuan kepentingan dan penyalahgunaan wenangan.

“KPK telah membuat sistim Pencegahan dan Penindakan, tapi masalah korupsi tetap ada bahkan terus terjadi, sehingga KPK akan terus melakukan edukasi sehingga kesadaran untuk melakukan tindak pidana korupsi bisa diminimalisi,” jelas Andy.

Sebagaimana data yang disampaikan Monitoring Control for Prevention (MCP) yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tahun 2020 ada 5 Pemerintahan yang memenuhi standar pencegahan korupsi di Sulut yakni Pemerintah Provinsi, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Talaud, Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Bolaang Mongondouw.(lina)

banner 300x250