Kedepankan Transparansi Keuangan, Pemprov Sulut Cetak WTP

0
166
Anggota IV BPK RI Isma Yatun menyerahkan capaian pengelolaan keuangan kepada Gubernur Olly Dondokambey

Manado, Sulutreview.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Capaian prestasi ini, dihasilkan berdasarkan  laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2020.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut diserahkan langsung Anggota IV BPK RI Isma Yatun kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey, yang turut diisaksikan Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut, Senin (3/5/2021).

Pencapaian tersebut, menurut Gubernur Olly sebagai bentuk komitmen Pemprov Sulut untuk menjunjung tinggi dan mengutamakan transparansi pengelolaan keuangan.

“WTP bukanlah tujuan terakhir, karena yang terutama adalah transparansi,” kata Olly.

Pada kesempatan yang sama, Olly mengapresiasi sinergitas antara Pemprov dan DPRD dalam membangun daerah

“Terima kasih, apa yang dicapai ini tak lepas dari sinergitas antara Pemprov dan DPRD Sulut,” ujar Olly.

Olly juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPK RI yang telah optimal memeriksa dan menyerahkan hasil pemeriksaan atas LKPD Sulut Tahun Anggaran 2020, serta kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna ini.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, serta menuntun dan memberkati setiap langkah kerja kita dalam membangun daerah, memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Olly Dondokambey saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna

Anggota IV BPK RI Isma Yatun, dalam paipurna DPRD Sulut, membeber sejumlah catatan auditor, untuk ditindaklanjuti Pemprov Sulut.

Menurutnya, ada tiga catatan penting yang harus ditandai dan diperhatikan oleh Pemprov Sulut, yakni pertama, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Yang diketahui belum ada tata acara pelaporan belanja dana BOS berikut rekonsiliasi belum memadai.

Pemprov Sulut, agar segera menetapkan mekanisme dan pengaturan tentang proses rekonsiliasi berkala untuk mengurangi kesalahan pengelolaan.

Kedua, didapati adanya kelemahan pengelolaan aset tetap. Di mana pengelolaan aset tidak dilaksanakan secara maksimal.

“Kepala Perangkat Daerah belum optimal dalam melaksanakan pengelolaan aset,” ujar Anggota IV BPK RI ini.

Ketiga, masih adanya keterlamabatan pekerjaan dan kekurangan volume yang terjadi setiap tahun.

“Pemprov harus menyiapkan mekanisme guna mengeliminir masalah. Bahkan perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi selama proses pekerjaan berlangsung,” kata Isma.

Meski masih terjadi temuan, Isma menyampaikan secara material tidak mempengaruhi opini kewajaran laporan keuangan.

Atas capaian WTP, Isma memberikan ucapan selamat kepada Pemprov Sulut.

“BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan dari pemerintah Sulut tahun 2020. Banyak selamat kepada Pemprov Sulut yang sudah mempertahankan opini WTP,” kata Isma.

Diketahui, WTP merupakan opini terbaik yang disematkan oleh BPK RI atas laporan keuangan.

Selain WTP, BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer.(srv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here