Mudahkan Investasi, PUPR Sulut Dalami Kebijakan Penataan Ruang

Asisten III Bidang Pembangunan Perekonomian, Praseno Hadi saat membuka kegiatan Sosialisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria-red) Bidang Tata Ruang Pasca UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja di hotel Gran Puri Manado, Selasa (27/4/2021).
IMG-20210818-WA0009

Manado, Sulutreview.com – Asisten Bidang Pembangunan Perekonomian Setdaprov Sulut, Praseno Hadi mengatakan pentingnya investasi bagi kelangsungan daerah.

Menurutnya, daerah tak cukup mengandalkan APBD dan APBN yang anggarannya hanya untuk memenuhi kebutuhan rutin.

Bacaan Lainnya

“Berdasarkan data statistik dana APBN dan APBD kita hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rutin, sementara 84 persen adalah digerakkan sektor swasta yang mampu menghidupi masyarakat Indonesia dengan terbukanya lapangan kerja,” ungkap Pras di sela Sosialisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria-red) Bidang Tata Ruang Pasca UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja di hotel Gran Puri Manado, Selasa (27/4/2021).

Pada kegiatan yang digagas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulut tersebut, Praseno kembali menjelaskan peran tata ruang, akan menentukan investasi. “Kalau tata ruang bregsek, maka akan berpengaruh pada investasi. Itulah sebabnya melalui terobsoan yang dilakukan Pak Jokowi dengan menggabungkan puluhan UU menjadi satu UU ini, perlu kita sikapi, kita pelajari, kita praktikkan dan komit untuk pengaturan tata ruang,” ujarnya sembari menambahkan bahwa tata ruang adalah pintu masuk yang strategis untuk membentuk perekonomian pembangunan.

Asisten III Praseno Hadi bersama sejumlah sekda dari kahupaten/Kota

“Kalau tata ruang salah dari awal maka akan salah terus, makanya kita sama-sama mengaturnya guna meminimalisir konflik interest. Dan untuk mencegahnya yah dari perencanaan,” tukasnya.

Pras juga menyebutkan bahwa jika tidak ada investasi, maka tidak ada pembangunan.

“Sebab, pendapatan kita cuma untuk konsumsi. Makanya dibutuhkan investasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Kabid Tata Ruang PUPR Herman Kussoy ST MSi dalam laporannya menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi baru tentang NSPK sebagaimana yang tertuang dalam UU Cipta Kerja. “Bagaimana realisasinya dalam tata ruang, sangat penting untuk dipahami,” tukasnya.

Sejumlah hal yang baru, kata dia, harus diinplementasikan sebagaimana tata cara UU untuk diimplementasikan ke depan.

“Melalui berbagai upaya ini, agar perekonomian dapat dipulihkan di era pandemi Covid-19, serta iklim investasi yang diciptakan pemda. Khususnya bidang NSPK UU tata Ruang,” katanya.

Kegiatan yang turut dihadiri sekretaris daerah dari 15 kabupaten/kota adalah urgent. “Sebab mereka adalah ketua TKPRD yang langsung memonitor dan pengawasi tata rung terkait izin investasi yang akan dikeluarkan,” sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Agus Sutanto ST MSc mengurai penataan ruang sangat perlu untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. “Lebih dari itu untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam, buatan dan sumber daya manusia. Juga mewujudkan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang,” bebernya.

Agus juga menyebut bahwa UU Cipta Kerja merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang.(eda)

banner 300x250