BI Sulut Edukasi GNNT dan CBP di Wilayah Kepulauan

Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi, BI Sulut, Haratua Choky Panggabean (kedua dari kanan), secara khusus melakukan sosialisasi dan edukasi
IMG-20210818-WA0009

Sitaro, Sulutreview.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara mengadakan kegiatan Pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kepulauan Sitaro di aula Kantor Bupati Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Rabu (21/4/2021) hingga Kamis (22/4/2021).

Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi, BI Sulut, Haratua Choky Panggabean, selain fokus pada pembentukan TP2DD, secara khusus juga melakukan sosialisasii Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), Program Bansos Reguler (yang terdiri dari Program Sembako dan PKH) serta sosialisasi Cinta Bangga Paham Rupiah (CBP), narasumber dari Bank Indonesia dan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Bacaan Lainnya

Sosialisasi bansos reguler baik Program Sembako maupun PKH dihadiri Keluarga Penerima Manfaat (KPM), agen bank, pendamping Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta bank HIMBARA (BRI sebagai Bank Penyalur Bantuan Sosial Non Tunai di Kabupaten Kepulauan Sitaro).

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Program Bansos Reguler merupakan salah satu agenda terkait penyaluran bantuan sosial, yang awalnya dilakukan secara tunai, sekarang menjadi non tunai.

“Kegiatan edukasi yang dilakukan Bank Indonesia, Dinas Sosial dan dari perbankan diharapkan akan memberikan insight kepada peserta terkait penyaluran bantuan sosial non tunai, terutama kepada KPM, pendamping BSNT, serta agen penyalur bansos non tunai,” kata Choky.

Selain itu, CBP juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan, agar masyarakat untuk senantiasa mencintai, yakni dengan mengenali, merawat, dan menjaga Rupiah.

“Lebih dari itu harus memiliki kebanggaan, sebagai simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah di NKRI, pemersatu bangsa serta memahami, terutama dalam bertransaksi, berbelanja, berhemat dengan menggunakan Rupiah,” tambah Choky.

Diketahui, pada kegiatan yang sama BI juga
mendorong akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (stakeholders) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“TP2DD dibentuk dengan tujuan mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan terintegrasi,” ungkap Choky.

Suasana sosialisasi

Diketahui, sosialisasi TP2DD dilakukan dengan merujuk Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah seerta Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional.

Pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara para pihak dalam rangka mempercepat penerapan dan perluasan elektronifikasi pemerintah daerah baik lingkup pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.(hilda)

banner 300x250