Amurang, Sulutreview.com – Selama 18 tahun Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) terpisah dari kabupaten induk Minahasa.
Kini Minsel telah ada, hendaknya akan terus membawa satu perubahan yang sangat besar.
Di kalangan masyarakat Minsel tidak sebanding dengan daerah pemekaran lainnya. “Kami harus akui dengan Kabupaten Mitra, kondisi infrastruktur mereka masih lebih baik dibanding di sini,” tutur sejumlah warga yang ada di kantor DPRD Minsel saat mengikuti acara HUT Minsel ke -18 tahun, Rabu (27/01/2021).
Warga mengaku di tahun ke-18 Kabupaten Minsel sudah berada di tangan Bupati Terpilih Franky D Wongkar dan Wakil Bupati Terpilih Petra Y Rembang.
“Karena sudah di tangan pemimpin kami, maka sebagai rakyat kami berharap ada perubahan,” tutur warga lagi.
Hal ini juga mendapat tanggapan serius dari salah satu tokoh pejuang Minsel Dr Ferry Liando. Menurut Liando, untuk membuat Kabupaten Minsel maju, maka pemerintah dan masyarakat Minsel harus benar-benar memahami sejarah yang ada.
“Harus diingat, Minsel berdiri karena atas dasar perbuahan nasib, dan pemimpin yang ada sekarang ini harus benar-benar memahami akan hal ini,” tegas Liando.
Dikatakannya, sangat perlu menggali akar sejarah pembentukan minsel. Minsel didirikan sebagai daerah otonom bukanlah proses yang mudah atau gampang sebagaiaman daerah-daerah lain yang dibentuk di Sulut.
Dimana Minsel diperjuangkan menjadi daerah otonom karena sebelumnya wilayah Minahasa bagian selatan seolah-olah tidak mendapat perlakuan secara adil terutama dari aspek infrastruktur. “Banyak desa terisolasi karena akses jalan yang buruk sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat,” bebernya.
Di samping hal lain kata Liando, adalah sarana pendidikan sebagaian besar dalam kondisi buruk begitu juga dgn sarana kesehatan. Masyarakat harus melakukan proses panjang untuk mengurus pembuatan administrasi seperti KTP dan lainnya.
“Pelayanan adminitrasi seperti KTP proses pengurusnya harus berbulan-bulan karena harus ke Tondano. Uang dan energi habis terpakai untuk urusan itu,” urainya.
Karena hal-hal seperti itulah sehingga membuat kondisi ini menjadi daya dorong oleh sebagian tokoh-tokoh masyarakat untuk bangkit membentuk daerah otonom sendiri. Walapun kondisi yang dilalui sangat berat, karena harus melawan kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten dan sebagain Pimpinan DPRD Sulut.
“Harus diakui pada waktu itu sejumlah kegiatan demo sempat diwarnai aksi kekerasan,” tegasnya.
Makanya di tangan pemerintahan yang baru bupati terpilih Franky D Wongkar (FDW) dan Wakil Bupati Terpilih (Petra Y Rembang (PYR) harus benar-benar memahami semangat jiwa perubahan yang digaungkan masyarakat sehingga Minsel bisa terbentuk.
“Saya sarankan bupati terpilih harus menjaga semangat itu bahwa minsel terbentuk atas dasar perbuahan nasib,” tandas Liando yang saat pembentukan Kabupaten Minsel sebagai ketua panitia kongres rakyat Minsel yang kala itu diberi tugas melakukan referendum apakah setuju pembentukan Minsel atau tidak.
Lebih jauh kata Liando, Minsel di tangan FDW-PYR mampu membuat terobosan-terobosan perubahan untuk rakyat. “Saya berharapa dengan bupati baru bisa memicu dan mendorong kemajuan.
Saya yakin pak Franky adalah sosok yang bertumbuh dari bawah, dari kelas grass root bisa merasakan apa yang dirasakan sebagian masyarakat yang belum mendapat pelayanan yang setara,” tandas Liando, akademisi yang banyak memberikan sumbang saran untuk kemajuan daerah di Sulut ini.
Bahkan lebih jauh dikatakan lagi, ada begitu banyak Masalah yang dihadapi masyarakat yang belum bisa terurai oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya satu lagi perkembangan baru masalah-demi masalah masyarakat bisa teratasi.
“Satu harapan lagi, masalah di minsel masih banyak orang yang belum mendapatkan haknya secara tepat tapi juga soal perlakuan pelayanan secara adil. Sehingga kondisi ini harus dibenahi. Dan pembenahan itu ada di tangan sang pemimpin,” saran Liando.(srv)
