Ekonomi Sulut Bakal Stabil di 2024, Ini Strateginya

0
163
Pengamat politik Noldy Tuerah saat membawa materi kebijakan ekonomi

Manado, Sulutreview.com – Pandemi Covid-19 telah membuat kinerja perekonomian terseok. Baik nasional maupun daerah turut merasakan dampaknya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional 2020 dan BPS Sulut 2020 pada kwartal III mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar
-2,9%, dan Presiden menyampaikan -3%.
Hal ini membuktikan ekonomi nasional dalam keadaan resesi. Kendati kinerja ekspor dan belanja pemerintah
cenderung meningkat, sebagai upaya
program Percepatan Ekonomi Nasional (PEN).

Kondisi yang sama juga berpengaruh pada keadaan ekonomi daerah, di mana Sulawesi Utara (Sulut) sejak qwartal kedua terkontraksi pada angka -3,89%.

Praktis kenyataan ini berdampak langsung pada kegiatan ekonomi di kabupaten/kota yang terjadi kelesuan sejak April hingga awal September 2020.

Pengamat ekonomi Sulut Noldy Tuerah mengatakan tidak diketahui sampai kapan pandemi Covid-19 bakal berakhir. Namun dengan berbagai upaya dan strategi pemerintah, maka ekonomi Sulut akan stabil pada 2024 mendatang.

“Akibat dampak Covid-19, kinerja ekonomi nasional harus terseok. Keadaan ini juga terjadi di Sulawesi Utara. Pemerintah tidak tinggal diam, tetapi melakukan berbagai upaya strategis, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diprediksikan tahun 2024 ekonomi sudah stabil,” ungkap Tuerah dalam giat Media Gathering Bank Indonesia (BI) Sulut, di di Hotel Mercure Tateli, Rabu (4/11/2020).

Tuerah yang juga dikenal sebagai planner dan regional economist, kembali mengatakan dalam materi Kebijakan Ekonomi dan Implikasi Terhadap Pemahaman Masyarakat, bahwa saat ini pemerintah telah mendorong PEN untuk
usaha/industri Mikro dan Kecil (UMKM) agar bangkit dan bergairah kembali.

Demikian juga dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
melalui Perbankan Nasional dan Daerah juga melakukan re-scheduling pembayaran/cicilan kredit nasabah UMK di bank
nasional dan daerah. Yakni memperpanjang waktu cicilan kredit dan perubahan besaran
cicilan semakin berkurang jumlah cicilan kredit. Dengan memperhatikan peraturan OJK, dan kebijakan khusus bank seperti
Bank daerah, bahkan memungkinkan memberikan keringan tambahan kepada
nasabah UMK.

Nasabah UMK yang memiliki kewajiban melakukan cicilan kredit, untuk dipertimbangkan diberikan pinjaman baru dalam bentuk kredit modal kerja dengan bunga yang diberikan subsidi oleh
pemerintah.

Selanjutnya, untuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mendorong dan menggerakkan kembali kegiatan ekonomi UMKM beraktivitas kembali, mereka kebanyakan tergabung dalam Sektor Informal.

Demikian juga Dinas Koperasi dan UMKM provinsi dan kabupaten/kota, Dinas
Perdagangan dan Perindustrian untuk
mengindentifikasi UMK yang membutuhkan fasilitas untuk penjadwalan kembali kredit dan bunga bank. Bagi mereka yang belum terjangkau oleh bank.

“Diharapkan agar mereka dapat
mengusulkan untuk mendapatkan tambahan kredit baru berupa kredit modal kerja dengan bungan subsidi pemerintah. Indentifikasi UMK yang membutuhkan fasilitas
untuk pemasaran dalam dan luar negeri yang dapat difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dan Pemda. Dinas Sosial harus mengupdate data, sehingga penerima bantuan tepat sasaran,” tandasnya.

Sementara itu, pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMK sebesar Rp2,4 juta, juga diharapkan tepat sasaran.

Tuerah juga mengingatkan agar pemerintah memudahkan petani dan nelayan. Artinya, jangan membebani dengan berbagai aturan yang menyulitkan.(hil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here