Paslon Wajib Laporkan Dana Kampanye Tepat Waktu

0
110
Rapat Koordinasi Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 bersama Stakeholder secara virtual di Hotel Aston

Manado, Sulutreview.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Yessy Momongan menjelaskan terkait dana kampanye pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (Sulut) pada rapat koordinasi dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut bersama stakeholder, Kamis (8/10/2020)

KPU Sulut telah memberikan warning kepada tiga pasangan calon untuk dana kampanye harus sesuai aturan. Dana kampanye paslon yaitu sebesar Rp28.459,324,800.

KPU Sulut telah menyiapkan akuntan publik untuk mengaudit semua dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulut.

“Dan sesuai aturan yang ada dana kampanye ini sebesar Rp28.459,324,800,” tegas Yessy

Selain itu juga KPU juga telah mengingatkan kepada seluruh paslon gubernur dan wakil gubernur untuk memasukan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU Sulut paling lambat tanggal 6 Desember, sesudah mengakhiri jadwal kampanye.

Sebelumbya, Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra, S.IP mengatakan bahwa tahapan pelaporan dana kampanye sangat penting dalam proses Pilkada 2020.

”LPPDK ini akan diaudit, untuk itu pasangan calon harus serius dan transparan dalam memberikan laporan dana kampanye,” kata Ilham saat membuka acara Rapat Koordinasi Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 bersama Stakeholder secara virtual di Hotel Aston.

Plh Ketua KPU RI berharap semua Paslon di Sulut menyerahkan menyerahkan LPPDK sesuai jadwal dengan jujur dan akurat.’ Jangan ada manipulasi dalam melaporkan dana kampanye,” kata Ilham.

Ilham juga meminta keterlibatan seluruh Stakeholder untuk melakukan pengawasan dalam proses tahapan pelaporan Dana Kampanye ini. ” Masyarakat dapat melaporkan jika ditemukan tindakan manipulasi terhadap dana kampanye tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh mengakui selama ini, tahapan dana kampanye tidak menjadi perhatian serius dari Paslon. ”Ada Paslon yang terlambat menyerahkan laporan awal dan ada juga Paslon yang aktivitas rekeningnya nol,” ungkap Ardiles yang enggan menyebutkan siapa Paslon tersebut.

Yang pasti, KPU Sulut akan menegakkan aturan tentang dana kampanye, dimana ada sanksi bagi Paslon yang lalai dalam memberikan LPPDK dan jika diaudit terjadi manipulasi dalam laporan itu. ” Sanksinya adalah membatalkan kepesertaan dalam Pilkada,” tegas Dr Ardiles.(lina)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here