BI Sulut Berbagi Tips Aman Hindari Kejahatan Transaksi Digital

0
111
Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut Arbonas Hutabarat

Manado, Sulutreview.com – Pandemi Covid-19 telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah. Karenanya, untuk meminimalisir kontak fisik, masyarakat dianjurkan untuk lebih mengutamakan transaksi non tunai, tanpa kontak fisik.

Namun, meningkatnya penggunaan  transaksi digital juga dibarengi dengan maraknya tindak kejahatan di bidang sistem pembayaran digital.

“Menyikapi kondisi tersebut, Bank Indonesia yang concern terhadap tindak kejahatan bidang sistem pembayaran yang sering dialami konsumen Indonesia, perlu menyampaikan edukasi kepada konsumen, khususnya merchant terkait tips aman bertransaksi di masa pandemi ini,” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Arbonas Hutabarat, pada pertemuan Merchant Gathering Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2020, yang digelar di hotel Four Points, Rabu (30/09/2020).

Arbonas juga menjelaskan tren digitalisasi mempengaruhi sendi-sendi perekonomian, mengubah pola transaksi masyarakat baik individu maupun korporasi dan mendisrupsi fungsi fungsi konvensional tidak terkecuali di sektor keuangan.

Pertumbuhan transaksi perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) di Indonesia berimplikasi pada pembayaran digital yang mengalami peningkatan seiring dengan penetrasi teknologi yang pesat dan besarnya jumlah penduduk sebagai konsumen potensial.

Berdasarkan data Global Digital Report 2020 from wearesocial.com (Data Januari 2019), penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 64% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,1 juta orang dan penetrasi smartphone mencapai 124%.

Penggunaan instrumen pembayaran non tunai di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat yang merupakan respon terhadap tuntutan dan kebutuhan terhadap pelayanan transaksi yang lebih aman, cepat, dan efisien. Beberapa instrumen pembayaran non tunai yang berkembang saat ini diantaranya adalah kartu ATM/debet, kartu kredit, uang elektronik baik berbasis chip maupun uang elektronik berbasis server. Terlebih dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Kondisi tersebut mengharuskan masyarakat untuk meminimalisir kontak fisik dan mengurangi aktivitas di luar rumah memberikan dampak terhadap tren peningkatan  penggunaan transaksi non tunai dari rumah.

Pada kuartal 2 tahun 2020, tercatat aktivitas e-commerce sebesar Rp55,9 Triliun di Indonesia. Nominal transaksi e-commerce pada April 2020 menurun sebesar 12,6% (mtm) namun volume transaksi naik 11% (mtm). Salah satu pendorong pertumbuhan volume tersebut adalah awareness masyarakat terhadap e-commerce. Disisi digital payment, pasar digital payments diproyeksikan akan terus tumbuh di kisaran 9%-17% ditahun 2020-2023.

Di Sulut sendiri, transaksi e-commerce pada Kuartal I juga tercatat menurun sebesar 12,6% (qtq), namun meningkat kembali pada kuartal II sebesar 43,6% (qtq). Pembayaran di ecommerce didominasi oleh transaksi non tunai yaitu sebesar 75% di kuartal I dan meningkat menjadi 79% di kuartal II 2020.

Total transaksi kartu atm/debit dan kartu kredit mengalami penurunan semenjak di kuartal I dan kuartal II 2020 masing-masing sebesar 14% dan 6%.

Berbanding terbalik dengan transaksi kartu atm/debit dan kartu kredit, total nominal transaksi Uang Elektronik (UE Chip based maupun server based) di Sulawesi Utara juga mengalami peningkatan di kuartal II 2020 sebesar 8,9% (qtq) meskipun sempat menurun di kuartal I 2020 sebesar 25,6% (qtq).  Peningkatan transaksi UE ini didorong oleh pengembangan penggunaan QRIS sebagai salah satu kanal pembayaran non tunai berbasi QR Code.

Era digitalisasi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan regulator sistem pembayaran dalam membuat kebijakan yang mendukung. Untuk merespon kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, dibutuhkan sistem pembayaran yang efektif dan efisien serta aman khususnya di masa pandemi Covid-19.

Untuk itu, Bank Indonesia menerapkan beberapa kebijakan di sistem pembayaran di masa pandemi Covid-19, antara lain dengan meningkatkan transaksi non tunai melalui percepatan perizinan Uang Elektronik dan memperluas implementasi QRIS diberbagai sektor yang mendukung kebijakan new normal.

Penurunan biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan mendukung penyaluran bantuan sosial non tunai serta kebijakan penyesuaian jam operasional infrastruktur SPBI. Dalam rangka mendukung kebijakan QRIS, Bank Indonesia melakukan, perpanjangan perberlakuan MDR 0% QRIS untuk merchant Usaha Mikro sampai dengan Desember 2020, meminta PJSP membuka pendaftaran merchant QRIS secara online dan pemuatan informasinya di website BI, penggunaan QRIS Tanpa Tatap Muka (QRIS TTM), peningkatan akusisi merchant tematik, yang berfokus pada layanan yang diperbolehkan di Permenkes No.9 thn 2020 (kesehatan, penjualan bahan pokok, dan kebutuhan dasar penduduk).

“Dengan adanya gap antara pemahaman produk/jasa yang dimiliki oleh Konsumen dengan inovasi dan teknologi yang berkembang, maka potensi risiko terjadinya penyalahgunaan atau fraud menjadi semakin besar seperti malware, phising, skimming, sim card swap,” rinci Arbonas.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2016, tingkat keberdayaan konsumen Indonesia masih rendah yaitu di angka 20,86 (kategori: paham). Tingkat keberdayaan konsumen tersebut meningkat di tahun 2018 menjadi 40,41 (kategori: mampu). Namun jika dibandingkan dengan Indeks Keberdayaan Konsumen Eropa, pada tahun 2011 IKK Eropa sudah mencapai angka 51,31 kategori mampu.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran merasa perlu mengkomunikasikan kebijakan terkait perlindungan konsumen di sistem pembayaran kepada masyarakat melalui Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran sehingga konsumen dapat memanfaatkan jasa sistem pembayaran dengan aman,  mengurangi ketidakseimbangan kedudukan antara penyelenggaran dan konsumen, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mengeliminasi penyampaian informasi sesat, penyalahgunaan kewenangan dan fraud, mendorong pengembangan inovasi produk dan layanan jasa sistem pembayaran yang bertanggung jawab dan efisien.

Kegiatan ini diikuti merchant antara lain rumah makan dan restoran, UMKM, tour and travel, supermarket, pemerintah daerah, usaha perhotelan, pengelola kawasan perbelanjaan, dan lainnya.

Sejumlah narasumber kompeten pun dihadirkan, sebut saja EVP Center of Digital Bank Central Asia (BCA), Wani Sabu dan Cipto Haryadi dari BRI Kanwil Manado.(srv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here