PSBB Jakarta Jilid II Dikhawatirkan Berimbas ke Perekonomian Sulut

0
137
Pengamat Ekonomi Sulut Dr Fredrik Gerdy Worang

Manado, Sulutreview.com – Kebijakan dadakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), akibat tingginya kasus Covid-19, disayangkan berbagai kalangan.

Asumsinya, ekonomi yang sempat morat-marit kala PSBB jilid I, kembali harus terulang.

Praktis, keadaan ini diperkirakan bahkan dikhawatirkan akan kembali menyayat kelangsungan ekonomi yang sudah mulai bangkit dan bertumbuh.

Pengamat Ekonomi Sulut Dr Fredrik Gerdy Worang mengatakan pemerintahan yang ideal, ketika keadaan sudah membaik di fase adaptasi kebiasaan yang baru, tak semestinya langsung diikuti dengan penerapan PSBB secara tiba-tiba.

“Butuh pertimbangan dan perencanaan matang, karena di tengah bangkitnya ekonomi, di dalamnya ada pelaku usaha. Artinya, tidak serta merta memutus mata rantai Covid-19 dengan kembali menerapkan PSBB,” sebut Worang saat berbincang dengan awak media, Kamis (17/9/2020).

Ekonomi dan kesehatan tidak bisa jalan sendiri, melainkan harus seimbang, karena Presiden Joko Widodo saat ini sedang gencar melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Kebijakan yang dilakukan Gubernur DKI ini sangat mengagetkan pelaku usaha. Padahal dengan kondisi yang ada saat ini, orang lebih takut lapar daripada Covid-19. Hal ini perlu dipikirkan,” tandasnya.

Apakah ada imbas terkait penerapan PSBB jilid II? Worang mengungkap bahwa 18 persen perekonomian Indonesia ada di Jakarta. Dengan demikian, Sulawesi Utara akan terdampak akibat kebijakan tersebut.

“Harusnya ada penyelesaian case by case. Bukan dengan kebijakan dadakan atau pukul rata. Ini sangat mengagetkan. Terkait ekonomi Sulut sudah pasti akan terdampak, karena Jakarta turut menyumbang pasar ekonomi Sulut,” tukasnya sambil menambahkan Jakarta sebagai kota besar menjadi jembatan bagi perdagangan Sulawesi Utara.

Worang yang merupakan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sam Ratulangi ini, berharap bupati dan wali kota tidak mengambil kebijakan yang penuh risiko.

“Semoga wali kota dan bupati di Sulawesi Utara tidak terpengaruh dengan kebijakan Gubernur DKI,” sebutnya.

Selain itu, Worang berharap masyarakat Sulut tetap patuh dengan protokol kesehatan yang diberlakukan, menyusul dibukanya berbagai tempat bisnis yang diikuti dengan bekerjanya para pekerja yang sempat dirumahkan. Di mana untuk usaha retail saat ini, dapat menyerap ribuan tenaga kerja.

“Meski mall sudah buka, penerbangan juga sudah buka. Tetapi aktivitas masyarakat masih belum signifikan. Hal ini menandakan masyarakat belum sepenuhnya pulih. Makanya dengan berbagai relaksasi yang diterapkan pemerintah, seperti berbagai bantuan yang dikucurkan. Harapannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya.

“Ketika daya beli masyarakat naik, maka gairah perekonomian juga akan ikut bergerak,” tandasnya.(hil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here