Pemprov Sulut Seriusi Masalah Pengangguran dan Kemiskinan

0
71
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven OE Kandouw mengatakan penangulangan kemiskinan harus dilakukan secara holistik.

Manado, Sulutreview.com – Dampak Covid-19 sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan pengangguran dan kemiskinan.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven OE Kandouw mengatakan penangulangan kemiskinan harus dilakukan secara holistik dengan terus menguatkan koordinasi, kapasitas kerja lintas sektor dalam aktualisasi dan realisasi percepatan penanggulangan kemiskinan.

Hal itu disampaikan wagub saat membuka rapat koordinasi dan evaluasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi dan kabupaten/kota se Sulut di Kantor Gubernur, Selasa (11/8/2020).

“Masalah kemiskinan harus ditangani secara keseluruhan. Kemiskinan tidak ada sangkut pautnya dengan ego-ego sektoral, ego regional. Ini murni masalah yang wajib bagi pemerintahan. Saya mau sampaikan bahwa koordinasi itu penting. Bahwa kita bukan sekedar pertemuan tetapi kita identifikasi tetapkan masalah serta solusinya apa,” kata Kandouw.

Menurut Kandouw, penanggulangan kemiskinan termasuk pengangguran menunjukkan capaian positif. Namun hal itu menjadi alasan berpuas diri, karena masih banyak masyarakat miskin yang memerlukan dorongan dan stimulan agar keluar dari garis kemiskinan. Terlebih di masa pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan saat ini.

“Secara nasional pengangguran selama Covid-19 di triwulan ketiga, ketambahan 5,7 juta pengangguran. Termasuk Sulut. Masalah kemiskinan ini harus menjadi roadmap pemerintah,” ujarnya sambil menambahkan ada tiga hal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yakni eksport, investasi dan belanja pemerintah.

Kandouw mengajak kabupaten/kota mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan belanja pemerintah.

“Kita harus dorong secepat-cepatnya karena ini adalah salah satu upaya untuk pertumbuhan ekonomi. Bagi kabupaten/kota saya mengimbau supaya belanja pemerintah cepat direalisasikan,” tandas Kandouw.

“Ada beberapa hal yang perlu segera dilaksanakan, seperti kita tahu persis pemerintah pusat menyediakan Rp75 triliun itu sekalian masalah kesehatan 70 persen tentang social safety net, baik bagi Kementerian Kesehatan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, yang punya program mengurangi kemiskinan,” lanjutnya.

Kandouw optimis dengan perubahan RKPD, maka penanganan Covid-19 dan kemiskinan di Sulut lebih optimal.

“Perubahan RKPD dalam APBD, harus lebih cepat kita lakasanakan. Dengan demikian tidak ada alasan anggaran sudah habis. Sehingga lebih menyentuh penanganan Covid-19 dan penanggulangan kemiskinan,” tandasnya.

“Pemerintah daerah harus berperan aktif mengidentifikasi untuk mendapatkan aktifitas yang selama lima bulan ini diciptakan oleh pemerintah pusat. Utamanya relaksasi dari perbankan,” imbuhnya.

“Apresisasi bagi Pak Gubernur karena ada Bank SulutGo mendapatkan satu triliun untuk menjadi penyalur program dalam kontek penanggulangan kemiskinan. Jadi sekali lagi tentang upaya-upaya dari pemerintah pusat tolong bantu agar sampai ke masyarakat,” lanjutnya.

Masih terkait penanganan kemiskinan, Kandouw juga mengajak pemerintah kabupaten/kota mendorong masyarakat aktif mengolah lahan tidur menjadi lahan pertanian produktif.

“Mari manfaatkan lahan tidur, yang merupakan program mari jo bakobong. Ada beberapa daerah yang anggaran untuk pertaniannya nol, anggaran untuk perkebunannya nol, kelautan nol. Tiga aspek ini yang mau tidak mau menjadi andalan untuk mencegah kemiskinan dan pengangguran,” bebernya.

Lebih lanjut, Wagub Kandouw mengajak pemerintah kabupaten/kota aktif mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Penyebaran Covid-19 di Sulawesi Utara, baik secara mingguan turun tetapi masih tetap menyebar. Untuk itu saya men-drive agar fokus pada social distancing. Ini harus kita gembor-gemborkan kembali,” tukasnya sambil menjelaskan pemprov juga berkoordinasi dengan TNI POLRI sebagai Satgas Covid-19. Dan yang terakhir, berikan reward untuk orang yang ada di garda terdepan yakni para tenaga medis,” tutup Kandouw.

Dalam rakorev virtual nampak hadir para wakil walikota dan wakil bupati se Sulut, jajaran BPS, Bappeda dan tim ahli penanggulangan kemiskinan Sulut.(hil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here