Kapal Pole And Line Di Bitung Terancam Punah, Pemerintah Diminta Jangan Tutup Mata

0
516

Kapal Pole And Line (foto referensi pihak ketiga)

Bitung, Sulutreview.com
Sektor Perikanan di Sulawesi Utara (Sulut) saat ini, bisa dikatakan normal-normal saja. Akan tetapi pihak Pemerintah khususnya Dinas Perikanan baik itu di Provinsi dan seluruh Kabupaten Kota setidaknya harus terus melakukan turun lapangan untuk mencari tahu akan kondisi perikanan dari nelayan traditional sampai kepada kalangan Pengusaha.

Pasalnya di Kota Bitung yang dikenal Kota Cakalang belakangan mulai muncul riak-riak kecil terhadap kondisi Perikanan, kendati pada kalangan nelayan traditional mungkin saja tidak begitu terasa.

Hal ini terungkap, dalam penyampaian Wakil Ketua DPRD Kota Bitung Superman Boy Gumolung. Menurutnya saat ini sektor perikanan di Bitung masih saja belum maksimal normal. Apa pasal?

Menurutnya saat ini para pengusaha perikanan kian mengeluh dengan adanya pengoperasian kapal pancing atau Pole and Line (huhate) yang saat ini pengoperasianya sudah sangat sulit tidak seperti dulu.

Sebab ikon Kota Bitung dengan penyebutan Kota Cakalang yang muaranya sebenarnya dari Kapal Pole And Line ini, dimana ikan cakalang dipancing langsung dengan menggunakan Kapal tersebut.

Akan tetapi saat ini penelusuranya di lapangan di beberapa perusahaan yang ada di Bitung bahwa mereka sudah menjerit akan pengunaan kapal Pole And Line ini sehingga ada pengusaha yang sudah ingin menjual namun sudah tak laku dan ada juga yang ingin merubah kapal menjadi kapal jaring untuk pengurusanya memakan waktu diduga sangat lama.

“Ya ini memang realita. Silahkan instansi terkait turun lapangan. Bahwa saat ini pemilik kapal Pole And Line ini hanya bisa dihitung dengan jari saja yang kalau tidak salah hanya 10-13 kapal saja itu saja tidak secara aktif beroperasi karena terkendala cost yang sangat tinggi jika beroperasi menyerap anggaran hampir mendekati seratus juta,” katanya.

Menurut Gumolung bahwa sebenarnya Pemerintah jangan menutup mata dengan kondisi saat ini.

“Jangan menganggap pengusaha itu masih mampu secara finansial. Sebab mereka juga mempekerjakan para ABK yang merupakan warga Bitung jika kapal tidak jalan tentu ABK juga tidak dapat menghidupi keluarga mereka,” ujar Boy usai mengikuti rapat di kantor DPRD dalam rangka rapat bersama Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kota Bitung sekaligus mendengarkan hasil laporan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban APBD tahun 2019 Rabu (17/06/2020).

Dengan adanya kondisi tersebut membuat Gumolung menegaskan bahwa jika dibiarkan kondisi kapal Pole And Line ini maka bukan tidak mungkin dalam waktu dekat akan terancam punah dan tentu sektor perikanan akan kembali terguncang.

Perlu diketahui juga dalam pengoperasian Kapal Pole And Line ini para pengusaha Perikanan wajib membayar pengurusan surat izin penangkapan (Sipi) dan pajak untuk setahun dengan angka yang tidak sedikit tanpa mengetahui kondisi di lapangan yang terjadi seringkali kapal sudah jalan namun umpan rusak, cuaca buruk tentu sangat membuat stresing para pengusaha perikanan sebab cost sekali trip atau melaut itu memakan cost mencapai 90 juta.

Apalagi lanjut, Gumolung dalam penyampaian para pengusaha perikanan wilayah batas pencarian pun yang dibatasi sangat mempengaruhi akan pendapatan ikan. “Setidaknya kondisi ini Dinas Perikanan Provinsi dan Bitung harus cepat mencari solusi agar kapal Pole And Line dapat segera di berdayakan lagi dalam menjadikan sektor Perikanan di Bitung bergairah,” tandasnya.

Sementara itu beberapa pengusaha Perikanan di Bitung saat dihubungi akan kondisi tersebut, membenarkannya. “Ya memang benar pengoperasian kapal pole and Line akan terancam punah disebakan. 1. Mahalnya biaya operasional seperti harga BBM dan umpan. 2. Tingginya dugaan punggutan hasil perikanan tiap tahun 3. Wilayah zona untuk mencari ikan dibatasi. Kami mengharapkan adanya perhatian Pemerintah untuk dapat segera mengkoordinir akan seluruh pemilik Kapal Pol And Line di Bitung dan kalau perlu di Sulut agar dapat memberikan solusi yang nyata dilapangan jangan hanya terus bermain data tanpa terjun ke realita yang sebenarnya,” ujar beberapa pengusaha Perikanan yang enggan namanya di beberkan.

Semntara itu Kepala Dinas Perikanan Sulut Tieneke Adam ketika dikonfirmasi mengatakan akan segera mencari solusi akan masalah pengoperasian Kapal Pole And Line ini. “Siap kami akan dukung akan pengoperasian kapal dengan armada Pole And Line ini. Dalam waktu dekat kami akan laksanakan rapat dengan pemilik perusahaan perikanan di Sulut ini,” katanya.

Menurutnya dari data yang dikantonginya di Sulut hanya 14 Kapal memperoleh ijin pusat dan 9 kapal ijin dari daerah itu berarti di Sulut tinggal ada 23 Kapal Pole And Line. “Hal ini akan kami tindaklanjuti secepatnya kami akan mengaggendakan untuk merapatkan masalah ini dengan seluruh pengusaha Perikanan yang memiliki kapal Pole And Line di Sulut ini,” pungkasnya.

Sementara itu (Plt) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bitung Frangky Rantukahu menjelaskan, saat ini pihaknya hanya melayani pengurusan surat rekomendasi kapal 5 GT kebawah. Pengurusan Sipi dan Siup untuk 10 sampai 30 GT keatas sekarang sudah kewenangan Dinas Provinsi.

“Surat rekomendasi untuk kapal ikan sebelum berlayar, gratis tidak dipunggut biaya,” jelas Frangky.

Dia jelaskan, surat rekomendasi ini di urus agar kapal dan pemilik kapal bisa tercatat di Dinas.

Setelah surat ini terbit selanjutnya oleh pengurus kapal, membawa ke kantor pelabuhan perikanan Samudera (PPS) Bitung atau syahbandar untuk mendapat izin berlayar.(zet)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here