Penyaluran Bantuan di Minsel Tuai Masalah, Beras Berkutu dan Rusak

0
366

Amurang, SULUTREVIEW

Adanya beras bantuan dari pemerintah pusat mendapat respon cepat dari anggota DPRD.

Saat melakukan pemeriksaan di sejumlah desa yang dipimpin Wakil Ketua Stefanus Lumowa dan Paulman Runtuwene didapati adanya masalah pada penyaluran bantuan.

Mulai dari perintah untuk menahan, beras telah berkutu dan rusak sampai dengan ketidaktransparanan soal jumlah dan sumber dari Pemkab Minsel.

“Kami ada empat fraksi yang turun untuk mengawasi dan mengawal bantuan-bantuan untuk masyarakat. Hasilnya ada yang menarik seperti beras Bulog yang ditahan dengan alasan disalurkan bersamaan dari Pemkab. Akibatnya ada yang sudah berkutu dan rusak seperti di Desa Rumoong Bawah. Selain itu juga tidak adanya sosialisasi yang transparan kepada pemerintah desa soal asal bantuan apalagi kepada masyarakat. Sehingga dapat saja mengaburkan di masyarakat,” terang Lumowa.

Lanjut oleh tim juga didapati fakta bahwa beras yang diberikan kepada pemerintah desa tidak sesuai dengan volume di dalam karung. Ketidak cocokan volume akhirnya menyulitkan pemerintah desa saat akan menyalurkan lantaran tidak genap. Ini juga menjadi alasan mereka belum menyalurkan ke masyarakatnya. Seharusnya per desa mendapat jatah 450 Kg sesuai petunjuk dari Dinas Sosial namun ternyata rata-rata hanya 350 Kg atau selisih100 kilogram.

“Memang ada yang melapor kemudian jatahnya ditambah meski tetap masih belum genap seperti kami dapati di Desa Tawaang. Makanya pemerintah desa temukan kesulitan. Namun yang menjadi tanda tanya besar adalah pernyataan seragam bahwa mereka belum menyalurkan karena akan dilakukan bersamaan dengan bantuan dari kabupaten. Perlu kami ingatkan penahan bantuan dapat bersampak hukum, makanya Kumtua harus memahami agar tidak terjebak dengan instruksi yang dapat menjerumuskan,” bebernya.

Anggota Fraksi Primanas yang ikut dengan rombongan, Orwin Tengor menyebutkan sangat tidak tepat bila bantuan ditahan. “Saya ingin jelaskan kalau orang sudah kelaparan apa harus menunggu? Ingat ini situasi bencana, jangan dipermainkan. Kalau akhirnya yang terjadi sama seperti di Rumoong bawah, beras sudah berlogong dan rusak siapa bertanggung jawab. Sedangkan Kumtua tidak menyalurkan sebab ada ‘perintah’ menahan. Ini sama saja mengorbankan Kumtua yang berhadapan langsung dengan masyarakat,” terangnya.

Begitu pula disampaikan Ritha Lolowang dari Komisi III DPRD Minsel. Menurutnya rata-rata beras bantuan pemerintah desa sudah lebih dari satu minggu. Bahkan ada yang telah tiga minggu belum juga disalurkan. Alasan akan dibagikan bersamaan dengan dari Pemkab, tidak tepat. Sebab ini bantuan sosial bagi warga terdampak. Tentunya perut yang lapar tidak sulit dimintakan menunggu.

“Kami memang tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pada Kumtua. Apalagi dengan adanya ‘perintah’ menahan. Dari apa yang kami dapati di lapangan, Pemkab Minsel tidak transparan dari awal. Terutama jumlah penerima bantuan. Sehingga semua desa memberikan data melebihi kuota. Jelas akibatnya ada warga dalam daftar tidak akan menerima bantuan. Maka pemerintah desa dalam hal ini Kumtua menjadi korban,” tuturnya.

Untuk bantuan dari Pemkab Minsel juga menjadi sorotan lantaran jumlahnya terbatas. Tiap desa dan kelurahan rata-rata hanya mendapatkan 120 paket. Sedangkan warga terdampak dan belum terjamah bantuan jumlahnya lebih banyak. “Memang kami dapati penyaluran bantuan masih sarat dengan masalah. Kiranya ini dapat diperbaiki kedepannya. Mungkin tidak akan memuskan semua orang, paling tidak yang puas lebih dominan bukan sebaliknya seperti sekarang,” papar Lumowa didampingi Runtuwene, ketua-ketua Fraksi dan anggota lainnya.(noh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here