Suasana penyaluran bahan pangan kepada pekerja informal di Bitung.
Bitung, Sulutreview.com
Menyusul Pemkot Bitung telah resmi menyalurkan bantuan kepada pekerja informal khusus yang terdampak Covid-19 di Kota Bitung pada Jumat (03/04/2020) pasca penyebaran Virus Corona Covid-19 yang dikawal langsung oleh Walikota Max J Lomban MS.i yang dilepas di lobby kantor Walikota.
Dimana sesuai penyampaian sekretariat Gugus tugas penanganan covid 19 Ruddy Wongkar MAP mengatakan bahwa jumlah pekerja informal yang akan menerima bantuan pangan ini tersebar di 8 Kecamatan di Kota Bitung dimana yang terdata ada 16.335 orang yang akan menerima bantuan ini.
Hal ini pun langsung membuat sejumlah aktivis angkat bicara soal penyaluran bantuan bahan pangan kepada pekerja informal tersebut.
Sebagaiamana disampaikan oleh Herry Mamonto salah satu aktivis di Kota Bitung menegaskan kepada Pemkot Bitung agar jangan sampai bantuan pangan ini tidak tepat sasaran, dimana pendataan yang hanya pilih kasih dan tidak sampai pada penerima pekerja informal secara menyeluruh di Kota Bitung ini.
Bukan apa-apa sebab saat ini Kota Bitung telah memasuki tahun politik hal ini juga patut untuk diwaspadai jangan sampai dalam penyaluran bantuan pangan ini disusupi oleh kepentingan politis yang dimainkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab sebab Kota Bitung dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pilwalkot meskipun saat ini diduga ada penundaan karena dampak penyebaran virus Corona.
Mamontoh menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung akan penyaluran bantuan ini, “akan tetapi kami mengharapkan agar penyaluran ini dilakukan secara merata dan memang penerima bantuan ini adalah warga informal apalagi terkena dampak Covid-19 jangan sampai ditunggangi kepentingan politis dengan mendata kepada orang-orang tertentu saja,” ujarnya Mamontoh.
Pihaknya berjanji akan mengawasi penyaluran ini jangan sampai pendataan dan penerima bantuan ini tidak tepat sasaran apalagi tidak sampai kepada penerima.
Secara terpisah Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Bitung Julius Hengkeng Bala menghargai akan kepedulian Pemkot Bitung dalam penyaluran bantuan pangan ini, akan tetapi dari pernyataan yang tertera dalam media yang ada kata perwakilan di sana dirinya kurang setuju. Mengapa demikian? Sebab baginya maksudnya itu adalah perwakilan apa?
Harusnya Julius menegaskan dari pihak Pemkot langsung saja di serahkan Ke Kecamatan atau Kelurahan kenapa harus ada Perwakilan ini jadi tanda tanya besar sebenarnya walupun JPKP punya wewenang mengawal program pemerintah tapi terkait dengan bantuan dampak sosial Covid19 pihaknya sangat percaya dengan Pemerintah.
“Dari Instruksi awal Pak Walikota terkait dengan adanya bantuan untuk Pekerja non-formil dari berapa masyarakat yang bertanya terkait pendataan yang sampai saat ini belum jalan sehingga saya sempat membuat status di media sosial yang berisikan saran untuk masayarakat kota bitung,” tandasnya.
Dimana terkait data sampai saat ini data Kota Bitung diduga belum beres akan bantuan PKH saja diduga banyak sekali ketimpangan dan kesenjangan apalagi yang seperti ini.
“Saya berharap Pemerintah akan mendata Kembali tapi kenyataanya hanya berapa Rukun Tetangga (RT) saja yang mendata Ini sangat di diesali,” tegasnya.
Pihaknya juga terus mengingatkan jangan sampai dalam penyerahan bantuan ini ada nuansa kepentingan politis mengingat saat ini di Kota Bitung akan merayakan Pilwalkot. “Apalagi memang berdasrkan inilah sampai JPKP mengelurkan Instruksi pendampingan akan mengawal jalanya proses penyaluran di lapangan nanti dengan tujuan membantu Pemerintah agar bantuan ini tepat sasaran,” tandas Julius.
Sementara itu Pemerintah Kota Bitung melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ruddy Wongkar MAP Kepala sekretariat Gugus tugas penanganan covid 19 ketika dikonfirmasi wartawan Sulutreview.com menegaskan bahwa dalam proses penyaluran bantuan ini murni untuk membantu kepada warga yang terdampak Covid-19.
“Bantuan ini tidak ada yang seperti dugaan masyarakat ada kepentingan politis. Sebab bantuan ini murni untuk bantuan kepada warga pekerja informal,” tandasnya.
Menurutnya dalam teknis penyaluranya akan diserahkan di kantor-kantor lurah dan penyaluranya tetap akan terus dipantau oleh tim Pemkot. “Kami harapkan juga dalam penyaluran dilapangan petugas harus benar-benar menyerahkan kepada penerima yang memang pekerja informal untuk tepat sasaran,” pungkasnya.(zet)
