KPAI dan DP3A Rehabilitasi Korban Prostitusi Online Anak di Sulut

0
409

Manado, SULUTREVIEW

Tujuh anak yang menjadi korban prostitusi online, pada 2 Februari 2020 lalu, kini direhabilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Dijelaskan Kepala Dinas P3A, Ir Mieke Pangkong MSi, para korban yang memanfaatkan aplikasi Mi Chat yang diketahui berada di Hotel Golden Lake itu terjaring oleh Polda Sulut.

“Kami lakukan koordinasi dengan Yayasan Yang Utama, dari ke-tujuh anak yang diasesmen hanya 2. Sementara dua dari lima orang anak yang direhabilitasi, kabur,” ungkap Mieke pada Koordinasi Penanganan Kasus Perdagangan Anak Melalui Prostitusi Online yang dilaksanakan di Kantor Dinas P3A Provinsi Sulut, Kamis (20/02).

Proses rehabilitasi, sebut Mieke melibatkan tokoh agama maupun psikolog dan semuanya ditangani secara baik, sebagai upaya penanganana dan pendampingan.

“Mereka juga dilakukan pemeriksaan kesehatan, pendampingan oleh rohaniawan, pendampingan oleh psikolog. Selanjutnya diserahkan ke Yayasan Kasih Yang Utama,” tukasnya sembari menambahkan DP3A juga membuka jejaring bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Kepala Dinas P3A Mieke Pangkong bersama Ai dari KPAI

Dari sisi penanganan secara regulasi, Mieke mengatakan harus ikut aturan, yakni dengan mengacu pada undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 dan Perda Nomor 1 th 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Manusia (trafficking) terutama perempuan dan anak.

“Tahun 2019 terdapat 189 kasus, dari jumlah tersebut ada 150 kasus anak dan 39 dewasa, yang meliputi kekerasan seksual, fisik, KDRT dan penelantaran,” imbuhnya.

Akan kasus prostitusi online ini, pihak Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah MSi dan Robert B Triyana SSos MSi menjelaskan eksploitasi seksual berbasis online, saat ini sudah menempati peringkat tertinggi dengan 112 kasus.

Latar belakang kasus prostitusi online ini bisa juga dipengaruhi oleh iming-iming rekrutmen penerimaan kerja dengan gaji tinggi, jaringan adopsi ilegal, adanya biro jodoh untuk pengantin pesanan. “Bahkan tuntuntan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga maupun tuntutan gaya hidup,” ujarnya.

Ai juga menegaskan bahwa pemahaman perlindungan anak, terutama tentang hak dasar anak, hak sipil pendidikan, pengasuhan, pemahaman tentang kesehatan reproduksi anak, maupun pemahaman tentang internet sehat perlu menjadi literasi.

“Perlu ada literasi digital tentang pemahaman pekerjaan yang aman, pemahaman tentang pengasuhan yang baik tentang agama, moralitas, etika budaya dan kearifan lokal. Di mana perlindungan anak tertuang dalam undang-undang Perlindungan Anak pasal 66,” ujarnya.

Selain itu, terkait pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi sebagai penegakan hukum perlu ditegakkan.

“Proses hukum menggunakan undang-undang Perlindungan Anak dan undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Utamakan pemberatan pidana kurungan dan denda serta restitusi layanan rehabilitasi optimalisasi penanganan isu gugus tugas,” jelasnya.

“Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara independen yang dibentuk oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, memberikan mandat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak pasal 74 mediasi sengketa pelanggaran hak anak di daerah dan KPAD,” imbuhnya.(eda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here