Bapenda Sulut Optimalkan Potensi PKB dan BBNKB di 2020

0
643
Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng

Manado, SULUTREVIEW

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil dihimpun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulut selang tahun 2019 menunjukkan hasil signifikan di level 100,5% dari target yang ditetapkan sebesar 1,048 triliun.

Diungkapkan Kepala Bapenda Provinsi Sulut, Olvie Atteng pengumpulan PAD yang melampaui target tersebut bukan dihasilkan secara instan. Melainkan melewati proses kerja keras yang mengandalkan kreatifitas. Antara lain dengan memaksimalkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Karenanya, di tahun 2020 ini, Bapenda akan lebih meningkatkan kreatifitas sehingga potensi yang dihasilkan oleh PKB dan BBNKB dapat dipacu.

“Di tahun 2020 kita harus melampaui capaian dari tahun kemarin, jadi target kita harus menembus angka 300%,” ungkap Atteng baru-baru ini.

Pajak potensial di Bapenda, sambung Atteng fokus pada dua kategori pajak terbesar. Namun bukan berarti pajak lainnya tidak digarap.

“Pajak air permukaan atau PAP,  potensinya cukup besar dengan capaian 400%. Kita akan melibatkan UPTD. Demikian juga dengan pengawasan rokok ilegal dan tak bercukai yang ternyata juga dapat mencapai 90-an%. Semuanya akan kita genjot sehingga perolehan PAD akan mencapai target,” ujarnya.

Pastinya, Bapenda kata Atteng akan meningkatkan kreatifitas sehingga pemasukan pajak semakin bertambah.

Bukan hanya itu, Atteng juga optimis berbagai konsep capaian yang digagas pada 2019 akan kembali dilanjutkan, seperti upaya labeling dan pemberian keringanan pajak.

“Semua akan kita genjot, baik PKB dan BBNKB, antara lain dengan memberikan keringanan pajak, pengoptimalan labeling dengan cara door to door. Kita akan upayakan karena hasilnya cukup signifikan dan sangat mendongkrak PKB,” jelasnya sembari mengisahkan pengalaman di akhir tahun, tepatnya saat mendekati libur.

“Namun dengan semangat dan kerja keras, bahkan bekerja sama dengan kabupaten/kota, kita dapat mencapai target,” tukasnya.

Sementara itu, untuk BBN I, Atteng akan coba untuk masuk dengan menggandeng Kepolisian. Demikian juga dengan BBN II, di mana kendaraan dari luar yang masuk ke Sulut, akan ada kebijakan 90 hari untuk dilaporkan.

“Kalau PKB kita dapat bekerja sendiri tetapi kalau BBN kita harus libatkan Kepolisian. Terutama untuk razia, BBN kita perlu koordinasi khusus. Demikian juga untuk kendaraan luar,” sebutnya.

Menariknya, berkaitan dengan turunnya harga BBM, Atteng mengatakan akan berpengaruh terhadap perolehan PKB dan BBNKB.

“Tetapi itu akan kita kaji kembali,” tegasnya.(eda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here