Hindari Pungli, ASN Bapenda Dilarang Terima Titipan Uang Pajak Kendaraan

0
385

Manado, SULUTREVIEW

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen mengingatkan masyarakat yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) langsung ke loket yang disediakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Hal itu juga dinilai efektif untuk mengantisipasi pungutan liar (pungli) yang tidak diinginkan.

Silangen kembali menyebutkan, akibat tindakan yang menyalahi ketentuan, tidak sedikit dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulut yang harus berhadapan dengan proses hukum.

“Konsekuensinya, ASN yang tidak segera menyetor uang yang dititipkan masyarakat harus berhadapan dengan proses hukum. Oleh sebab itu jangan pernah titip uang ke ASN ketika akan bayar pajak,” ungkap Silangen saat membuka Rapat Tim Pembina Samsat Provinsi Sulut di hotel Aryaduta, Rabu (04/12/2019).

Silangen juga mewarning jajaran Bapenda agar dapat memberikan layanan yang terbaik.

“Jangan terjadi kebocoran, jangan sampai terjadi apa yang tidak kita inginkan. Fokuslah pada SOP dan mengacu pada aturan. Manfaatkan teknologi untuk membantu kelancaran kerja,” ujarnya.

Lebih dari itu, Silangen menjelaskan bahwa mental dan perilaku ASN Bapenda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

“Publik menuntut layanan yang terbaik, perosalan kecil saja bisa diviralkan. Karena itu di era teknologi yang berkembang, saat menjalankan tugas perhatikanlah regulasi sehingga tidak dikritisai masyarakat,” kata Silangen.

Silangen juga menyampaikan apresiasi kepada Dirlantas yang telah membantu Pemprov yang bekerja sama dengan Bapenda.

“Tanpa Dirlantas, Bapenda tidak dapat bekerja sendiri dan pasti tidak dapat mencapai target,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Olvie Atteng didampingi Kabid Renbang Ocvy Leke, dirinci bahwa hingga
30 November 2019, Bapenda berhasil merealisasikan penerimaan PAD sebesar Rp952,076 Miliar atau 90.81 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,048 triliun.

“Capaian ini perlu kerja keras dan terobosan yang ada sehingga target bisa terlampaui. Bahkan melalui
program ODSK telah memberikan kemudahan pelayanan lewat keringanan yang diberikan, termasuk  melakukan razia kendaraan, serta Samsat online yang mempermudah wajib pajak sehingga memberikan nilai tambah.

“Sejauh ini sudah ada beberapa UPTD merealisasikan di atas 100 persen, dan mengakhiri tahun 2019 Bapenda dapat mencapai target yang ditetapkan,” sebutnya.

Diketahui, Kasub Administrasi Pelayanan, Yohanis Tamuntuan mengatakan kegiatan rapat pembina Samsat sebagai upaya melakukan penataan dan penertiban dan pemungutan PKB dan BBNKB hingga
sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan bukan pajak yang ditetapkan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan mendapatkan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah agar target yang diharapkan dapat tercapai,” ujarnya.(eda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here