DPD RI Fokus Minimalisir Kesenjangan dan Disparitas

0
104

Jakarta, SULUTREVIEW

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menegaskan bahwa kehadiran DPD RI lima tahun ke depan ingin menegakkan sebagai penyeimbang atau check and balance, antara DPD RI dengan DPR RI. Bahkan meminimalisir kesenjangan atau disparitas antara pusat dan daerah.

“Khususnya dalam pembangunan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, agar terjadi pemerataan pembangunan. Mengingat lahirnya DPD RI bermula dari daerah barbarengan dengan lahirnya otonomi daerah,” kata Nono Sampono.

Hal itu disampaikan Nono dalam dialog kenegaraan “DPD RI dan Otonomi Daerah dalam bingkai NKRI bersama Wakil Ketua Komite I  DPD RI, DJafar Al Katiri, pakar  hukum tata negara Juanda, dan Dirjen Otda  Kemendagri, Akmal Malik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Anggota DPD RI dari Maluku itu menambahkan, pemerintah harus meletakkan daerah dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945, yang lahir dari spirit reformasi Mei 1998.

Setidaknya ada 5 hal yang menjadi pesan politik; otokrasi ke demokrasi, sentralisasi ke desentralisasi, ekonomi yang mandiri, hubungan luar negeri yang berdaulat, dan pendekatan keamanan menjadi penegakan hukum.

“DPD sebagai representasi daerah agar daerah sejahtera dan dalam sistem demokrasi yang kuat harus menghindari terjadinya pusat kekuasaan. Nah, sekarang ini belum sempurna, maka ke depan kewenangan DPD RI yang cukup agar  mampu menyelesaikan masalah daerah. Bahwa negara kuat jika daerah maju dan sejahtera,” katanya.

Karena itu, apa yang diperjuangkan DPD RI bersifat buttom up yaitu dari bawah (daerah)  ke pusat, dan sebaliknya DPR RI dari pusat ke daerah atau top down. “DPR RI masalah sektoral, dan DPD RI kewilayahan. Tapi, bukan bikameral, karena Indoensia bukan federal,” tambahnya.

Yang pasti kalau kesenjangan itu dibiarkan, pasti akan bermasalah. Karena itu, DPD RI mendukung     kebijakan pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Baik melalui pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan perekonomian,” katanya.

Anggota DPD RI  Daerah pemilihan Sulut, DJafar Al Katiri menambahkan masih ada daerah yang terisolir seperti Kalimantan,  Papua , Irian, Maluku yang memang  perlu sentuhan, perlu  pengembangan,  kemudian dari aspek kewilayahan dan konstitusional, di situ dijelaskan bahwa undang-undang dasar 45 sebelumnya, sebelum amandemen,  itu mengamanahkan founding father kita untuk adanya otonomi daerah,  sesudah juga amandemen,  itu juga diamanahkan.

Tadi di pasal 18 sesudah amandemen pasal 18 (a) 18 (b), yang diawali dengan saat era reformasi, kemudian juga ada aspek-aspek good governance,  ini perlu karena memang kita berharap dengan adanya otda maka terjadi apa yang disebut dengan apa yang disebut dengan good governance.

Di mana pemerintah itu lebih terbuka, tranasparan, lebih inovatif, kreatif, pemerintah pusat juga lebih ringan kerjanya,lebih ramping organisasinya, ini aspek-aspek ini yang mendasari kemudian kenapa harus ada otda, termasuk kita bangsa Indonesia ini terdiri dari 1.340 etnis ada 300 lebih bahasa,  ada 6 agama,  245 aliran , yang semua ini mendukung kemudian kenapa OTDA  itu diperlukan.

Bahkan mengelola sebuah daerah yang barangkali dengan luas yang besar, seperti misalnya Papua,  Papua ini sebetulnya bukan perlu dua wilayah provinsi tapi sesungguhnya membutuhkan 7 wilayah provinsi  bahkan lebih dalam rangka untuk efisiensi pemerintahannya.

Karena itu kemudian hari ini , otda ini  kalau tadi saya lagi memimpin RDPU  Papua,otda dan  otsus ini yang menjadi momentum daripada otonomi sebagai implementasi dari pada salah satu implementasi  penataan daerah daripada otonomi ini,  ini memang harus dievaluasi

Saya dapat data dari Kemendagri bahwa dari 99 sampai 2014,  ada 223 DOB , 8 provinsi,  181 kabupaten dan ada sekitar 34 kota, itu hanya 33 saja yang berhasil sedang yang 67 % tidak.

karena banyak lebih dari 50% sebetulnya DOB ( Daerah Otonomo Baru )  ini mengalami, maaf ,kegagalan  dan ini sepatunya harus kita menjadi topik hangat sebetulnya,  karena kalau seandainya gagal betapa banyak anggaran yang kemudian, anggaran otonomi, anggaran bina otonomi daerah yang besar sekali,  itu kemudian tidak efektif untuk dalam rangka pengembangan pemekaran daerah dalam rangka untuk good governance.

Kemendagri  kita juga tidak pernah melihat ada kebijakan baik oleh pemerintah pusat lewat Kemendagri terhadap penggabungan daerah yang gagal,  karena hari ini saya melihat bahwa Kemendagri belum mempunyai data yang valid untuk daerah-daerah mana yang perlu di digabungkan atau penyesuaian daerah.

Karena  ini memang amanah dan amanat dari undang-undang,  jika dalam 3 tahun itu dievaluasi tidak memenuhi persyaratan untuk dalam kerangka untuk menjadi terus dilanjutkan sebagai daerah otonomi baru,  maka ini harus ada penggabungan.

Karena itulah kemudian, DPD ini dalam rangka itu komite 1 mencoba untuk menjadi bagian dalam tugasnya sebagai komite satu untuk mengevaluasi bersama.

“Karena memang kita memiliki kepentingan langsung kepada daerah, sebagai utusan daerah yang dijelaskan oleh Pak Nono bahwa kita memiliki tugas fungsi yang kemudian itu sebagai fungsi representasi, Otda inikan ada dua arah arah pertama pusat ke daerah dalam bentuk desentralisasi,  kemudian arah berikut adalah arah  representasi dari daerah ke pusat,” imbuhnya.(rizal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here