web analytics

Prof Venetia Danes Ungkap Kasus Kekerasan Perempuan Meningkat Drastis

Prof Venetia Danes Ungkap Kasus Kekerasan Perempuan Meningkat Drastis
Peserta forum dari seluruh provinsi di Indonesia

Manado, SULUTREVIEW

Kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan drastis.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan yang di-launching pada tanggal 6 Maret 2019 menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 sebesar 406.178.

Menurut Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Prof dr Vennetia Ryckerens Danes MS PhD, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 348.466.

Berdasarkan data tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT di ranah personal yang mencapai angka 71% (9.637).

Posisi kedua di ranah komunitas/publik dengan persentase 28% (3.915) dan terakhir di ranah negara dengan persentase 0,1% (16).

“Pada ranah KDRT ranah personal kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.927 kasus (41%), kemudian kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 (17%) dan ekonomi 1.064 kasus (11%),” katanya saat membuka Forum Koordinasi Implementasi Undang-undang PKDRT, di Swisbell-hotel, Senin (7/10/2019).

Prof dr Venetia Danes (tengah) saat membuka kegiatan.

Selanjutnya, berdasarkan data Simfoni PPA kasus KDRT di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 sebanyak 209 kasus, tahun 2018 sebanyak 250 kasus, per tanggal 6 Oktober 2019 sebanyak 51 kasus.

Sementara dari hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan bahwa, 1 dari setiap 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual, 1 dari setiap 4 perempuan yang pernah dan sedang menikah pernah mengalami kekerasan berbasis ekonomi, dan 1 dari 5 perempuan yang pernah dan sedang menikah mengalami kekerasan psikis.

“Angka-angka tersebut sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan kita bahwa KDRT merupakah masalah yang serius untuk dicarikan solusinya, dan mendorong kepedudian kita untuk meningkatkan koordinasi dalam implementasi UU PKDRT,” ujarnya.

Salah satu metode yang dapat dilakukan, jelas Danes adalah dengan melihat kembali peran-peran sektor terkait dalam upaya penghapusan KDRT.

“Fakta-fakta di lapangan tersebut menjadi pendorong bagi kita untuk menjadikan praktik terbaik atau best practice dalam implementasi UU PKDRT melalui model desa dan kelurahan bebas KDRT,” tukasnya.

Sebelumnya, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT, Kementerian PPPA, Ali Khasan, mengatakan kegiatan diikuti 120 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia.

“Diharapkan melalui forum ini, dapat meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan. Baik dari sisi penanganan, pemulihan korban KDRT serta memetakan capaian keberhasilan, tantangan hingga solusi UU PKDRT sebagai role model,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama mewakili Gubernur Sulut, Kepala Dinas PPPA Provinsi Sulut Ir Meike Pangkong MSi mengatakan KDRT yang dialami perempuan di Bumi Nyiur Melambai, yang kasusnya ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terdapat 144 kasus yang terlapor.

“KDRT masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani bersama. Dan melalui forum ini, diharapkan semua permasalahan di provinsi/kabupaten/kota dapat ditangani dan dicegah,” tandasnya.

Di sisi lain, Pangkong juga menyebutkan bahwa untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sulut ada di posisi 94,78% dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sulut berada di tingkat satu nasional.(eda)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply