MANADO, SULUTREVIEW
Rencana pemerintah yang menargetkan pengembangan 10 kota metropolitan baru, menyusul upaya pemindahan ibu kota baru ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sangat diapresiasi Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.
Menurut Olly banyak sisi manfaat yang menguntungkan ketika Manado masuk dalam list sebagai kota metropolitan.
“Dengan dijadikannya kota sebagai salah satu dari 10 kota metropolitan, maka otomatis akan lebih banyak wisatawan yang akan datang ke Manado sehingga perputaran ekonomi di Manado lebih bagus. Karena lebih banyak investor yang datang, banyak pembangunan datang berarti menyerap juga tenaga kerja di Manado dan yang perlu disiapkan yaitu SDM,” ungkap Olly saat menerima kunjungan anggota DPRD Kota Manado periode 2019-2024 di ruang kerjanya, Rabu (28/8/2019).
Terkait SDM, Olly mengatakan telah mengirim 200 pelajar asal Sulut untuk belajar di Cina. Menurutnya keunggulan SDM memegang peran penting dalam pembangunan sektor pariwisata di Sulut.
“Supaya nanti kalau ada turis datang ke Manado kita bisa gunakan SDM kita di Manado,” tandas Olly.
Disamping itu, Olly juga menjelaskan pentingnya sinergitas dalam mempercepat pembangunan infratruktur di Manado. Tambah dia, sebagian pembiayaan proyek infrastruktur di Sulut ditanggung pemerintah pusat sehingga tidak menggunakan APBD Manado.
“Semua akan terlaksana jika ada sinergitas antara pemerintah pusat, Pemprov Sulut dan Pemerintah Kota Manado,” tandas Olly.
Pertemuan ini turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat Pemprov Sulut.
Sebelumnya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, 10 kota metropolitan itu akan dibangun di empat wilayah Jawa dan enam kota metropolitan lainnya di luar Jawa.
“Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, dan Manado Ini akan perkuat pembangunan di luar jawa apakah kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan pariwisata. Selain mendatangkan turis, kami ingin kawasan pariwisata jadi pionir perkembangan ekonomi daerah,” kata Bambang di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Pemindahan ibu kota, kata Bambang merupakan strategi pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antara masyarakat Pulau Jawa dan di luar Jawa.
“Kita mulai otonomi 2001. Namun pada 2001 porsi Jawa sebesar 55% dan luar Jawa 45%. Namun hari ini malah Jawa 58%. Artinya kita harus buat langkah yang tidak biasa, tak cukup dengan pemerataan infrastruktur atau DAU. Harus kongkrit dalam bentuk investasi di luar Jawa,” tukasnya.(srv/*)
