Jakarta, SULUTREVIEW
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pariera mengatakan UU MD3 soal pimpinan MPR, memang dilakukan musyawarah kemudian pemilihan 2 tahapan.
“Pimpinan DPR kan kalau boleh kita bilang ini speaker of politics, tetapi kalau pimpinan MPR dia seharusnya lebih menjadi speaker of national interest,” katanya dalam Forum Legislasi “MD3 Perlu Dipisah? Kursi Pimpinan, Jalan Tengah atau Jalan Buntu?” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Jadi dia harus bicara kepentingan nasional.” jadi kalau mau bilang keguyuban politik untuk kebangsaan kepentingan nasional ini seharusnya ada di MPR, seharusnya ini dimusyawarahkan dulu, musyawarah antara pimpinan partai, untuk melihat kita mau MPR seperti apa ke depan, dengan agenda setting apa,” ungkapnya.
Kemudian dari mana mengutus siapa, itu silakan dan kemudian ketua MPR ini kita minta berikan tanggung jawab untuk menyusun agenda-agenda setting yang sudah disepakati oleh para pimpinan partai tadi, jadi prinsip musyawarah yang seharusnya lebih dikedepankan di sini, bukan soal apa soal kuat-kuatan kepentingan dari masing-masing partai politik, jelas Andreas.
“partai politik selesai di DPR tapi di MPR kita bicara soal kebangsaan,” tandasnya.
Yang pasti, ke depan MPR harus lebih di fungsikan, sedangkan anggota DPR dari Fraksi PKS, Nasir DJamil mengaku setelah amandemen undang-undang dasar posisi MPR itu tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, sehingga undang-undang dasar hasil amandemen mengatakan bahwa kedaulatan itu ada ditangan rakyat dijalankan melalui undang-undang dan ini juga menimbulkan perdebatan, undang-undang seperti apa, kalau dulu barangkali orang mengadu kepada MPR, kemudian MPR bersidang dan lain sebagainya.
Karena itu, lanjutnya kalau lihat namanya saja itu sudah memberikan satu gambaran, ada majelis dan ada dewan.
“Kalau MPR melakukan kunjungan ke luar negeri itu memang negara yang dikunjungi merasa terhormat , karena mereka menganggap MPR itu adalah majelis syuronya, jadi semacam tinggi begitu, jadi pengalaman beberapa kali mengikuti kunjungan MPR, itu ada kesan berbeda yang diterima oleh negara, karena majelis permusyawaratan,” ungkapnya seraya menambahkan majelis itu adalah orang-orang yang arif memikirkan bangsa ini, kuncinya.(rizal)
