Anthon Sihombing : Pemerintah Pusat Kurang Adil Kembangkan Pariwisata Danau Toba

Simalungun, SULUTREVIEW

Anggota komisi V DPR RI, Capt Anthon Sihombing menilai, bahwa  selama ini pemerintah Pusat masih kurang adil mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan obyek wisata di kawasan Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Padahal, tujuan wisata yang kini sudah dijadikan sebagai salah satu dari 10  destinasi obyek wisata di Indonesia itu, sangat potensil. Hanya saja  memerlukan biaya yang cukup besar untuk mengembangkannya.

“ Terus terang bagi saya, selama ini pemerintah Pusat masih kurang adil menyalurkan anggaran untuk pengembangan wisata Danau Toba, jika dibandingkan dengan kawasan wisata lainnya” kata Anton yang juga Kepala Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dalam Press Ghatering DPR RI, Jumat malam ( 5/7/2019) di Parapat View Hotel, Parapat, Kabupaten Simalungun.

Dalam pertemuan silaturahmi itu, juga hadir anggota DPR RI dari Partai Demokrat JhonyAllen Marbun, Sekjen DPR RI  Indra Iskandar.

Juga beberapa pejabat  inti mewakili Kepala Daerah dari kawasan Danau Toba. Antara lain, Sekda Kab.Simalungun Drs Gideon Purba, Sekda Kab.Samosir Jabiat Sagala, Kabid Kebudayaan Kab.Humbahas Nelson Sihombing dan lain sebagainya.

Politisi Golkar menegaskan, kurangnya perhatian Pemerintah Pusat selama ini dapat dilihat dari belum  dimasukkannya  kawasan wisata  Danau Toba sebagai wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) , padahal Danau Toba sudah termasuk potensi wisata internasional.

Anggota komisi V  DPR RI dari Partai Demokrat Jhony Allen Marbun juga meminta agar semua pihak menjaga kelestarian Danau Toba supaya jangan tercemar.

“ Sampah sampah, hendaknya jangan dibuang sembarangan ke Danau Toba supaya tetap bersih. Juga masalah enceng gondok dan  keramba jangan sampai mencemari Danau yang indah itu” kata Jhony Allen Marbun.

Sekda Kabupaten Simalungun, Gideon Purba membenarkan, anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kab.Simalungun untuk pengembangan wisata Danau Toba masih terlalu sedikit.

“ Dana yang dibutuhkan mencapai Rp 5 trilyunan, tetapi yang dianggarkan hanya sekitar Rp 2 trilyun” tukas Gideon Purba.(rizal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *