Manado, SULUTREVIEW
Rapat kerja nasional (rakornas) dengan tema ‘Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam rangka Peningkatan Progran Kefarmasian dan alat Kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC), sejatinya merupakan upaya koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan program ke farmasian dan alat kesehatan tahun 2019.
Sekretaris Proovinsi Sulut Edwin Silangen SE MS, yang berkesempatan membuka kegiatan ini mengatakan kegiatan yang penting dan strategis ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat. “Program pusat dan daerah harus disinkronkan. Sehingga melalui rakornas ini bisa menghasilkan kebijakan strategis untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan,” ujar Silangen saat membuka kegiatan di Four Points Manado, Kamis (28/3/2019).
Sambung Silangen, untuk menunjang pembangunan di sektor kesehatan terlebih di bidang kefarmasian, di Provinsi Sulawesi Utara terdapat 35 pedagang besar farmasi, selanjutnya 15 penyalur alat kesehatan, 47 rumah sakit, Puskesmas 193, apotik 267, toko obat 92, toko obat tradisional 10 dan 3 toko peralatan kesehatan.
“Tentunya kesemuanya ini harus bersinergi dengan program dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Kepada peserta rakornas, Silangen mengajak untuk menikmati keindahan alam pariwisata dan jajanan kuliner khas sulawesi utara ada 3 tempat yang harus dikunjungi oleh para peserta Rakornas, yaitu Danau Linow, Taman Laut Bunaken dan hidangan kuliner dijalanan Kunya-kunya yang berlokasi di pusat Kota Manado.
Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dra Engko Sosialine Magdalene Apt MBio Med mengatakan program Farmalkes yang diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kolaborasi dan koordinasi yang lebih intensif dalam menjawab tantangan-tantangan.
“Rakornas mengusung tema kolaborasi pusat dan daerah dalam rangka peningkatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC) yang relevan dengan dinamika pembangunan kesehatan tahun 2019,” tukasnya.
“Pencapaian UHC memerlukan upaya lebih untuk menjamin meratanya ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan, meningkatkan pengawasan alat kesehatan serta menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan tenaga kesehatan tentang pentingnya kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri yang berkualitas dan terjangkau,” jelasnya.
Pembangunan kesehatan akan diarahkan pada pencapaian Cakupan Kesehatan Semesta / Universal Health Coverage (UHC). “Kondisi ini mensyaratkan adanya penyempurnaan akses terhadap obat-obatan, vaksin, diagnostik, dan alat kesehatan pada pelayanan kesehatan,” tandasnya.
Diketahui, pencapaian target UHC serta langkah-langkah tersebut memerlukan peran serta dari Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.
“Peran pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, sangat penting dalam upaya penyempurnaan akses terhadap obat-obatan, vaksin, diagnostik, dan alat kesehatan pada pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan sesuai Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, serta pengaturan lebih lanjut tentang nomenklatur program/kegiatan di daerah,” bebernya.
“Pertemuan ini untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan program ke farmasian dan alat kesehatan tahun 2019,” kata
Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, drg Arianti Anaya MKM, di Four Points Kamis (28/3/2019).
Sejumlah pembicara kompeten, akan hadir, antara lain ahli menteri bidang desentralisasi kesehatan, bidang kesehatan dan bidang peningkatan pelayanan serta konsep universal dalam pembangunan kesehatan.
“Pada kesemapatan ini juga akan membahas rencana aksi penurunan AKI/AKN, stunting, kefarmasian, Bappenas dan Dirjen Pencegahan dan pengendalian penyakit,” katanya.(eda)
