Olly Menyimak, Jokowi Ungkap Stranas Pencegahan Korupsi di Istana Negara

0
215

Jakarta, SULUTREVIEW

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey SE bersama jajaran kabinet kerja dan kepala daerah lainnya ikut hadir menyaksikan penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020.

Kegiatan ini sekaligus dilanjutkan dengan penyampaian laporan pelaksanaan Strategi Nasional (stranas) Pencegahan Korupsi Tahun 2019 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (13/3/2019).

Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam pertemuan ini meminta dengan tegas agar kepala daerah tidak egois. Dalam artian, tidak ada lagi yang namanya ego sektoral dalam pencegahan maupun pemberantasan korupsi.

“Hal ini penting, jangan ada lagi ego-ego sektoral. Karena rakyat sudah tidak sabar lagi menantikan dan ingin merasakan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh Menteri Kabinet Kerja maupun kepala daerah yang sudah ikut hadir. Bahkan yang telah bekerja untuk mencegah dan memberantas berbagai praktik korupsi.

Menurut Jokowi, upaya pemberantasan korupsi, sudah terlihat dari capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengalami kenaikan dari level 34 pada 2014 menjadi 38 pada 2018.

Catatan data dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan telah terjadi angka pungutan liar yang mengalami penurunan.

Pungli yang ada di tataran layanan kesehatan, diketahui turun dari 14 persen ke angka 5 persen. Selanjutnya pungli di lingkungan pencatatan sipil juga turun dari 31 persen ke 17 persen.

Meski demikian Jokowi  menyatakan belum puas dengan hasil tersebut. Karena yang diharapkan dapat berada di 0 persen.

“Kita semua ingin agar angka ini turun menjadi Corruption 0 persen. Satu hal yang kita harapkan adalah  lebih cepat dan giat dalam pemberantasan korupsi, sebab kita ketahui bahwa korupsi adalah musuh kita bersama,” tukasnya.

Ke depannya Jokowi sangat berharap, agar seluruh aparat penegak hukum secara intens menjalankan stranas pencegahan korupsi yang telah dituangkan dalam kebijakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018.

“Strategi nasional itu hanya akan menjadi dokumen berdebu. Makanya, harus kita laksanakan,” kata Jokowi.

Pada kesempatan ini, Ketua KPK Agus Rahardjo yang juga Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Korupsi menyebutkan bahwa tugas stranas memiliki tiga poin penting yang harus direalisasikan.

“Tiga poin penting yang terlampir dalam perpres Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum,” kata Agus.

Diketahui, dalam realisasinya, Satgas telah merumuskan 11 aksi dan 24 sub aksi yang telah dilakukan secara cepat.

“Penyelenggaraan kemudahan dalam perizinan adalah prioritas. Selanjutnya, fokus utama perizinan adalah online single submission (OSS) dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Untuk itu, yang tergabung dalam OSS ini, bukan hanya kalangan pemda. Tetapi juga dari tataran kementerian di pusat,” ungkap Agus.

Kedua, berkaitan dengan keuangan negara melalui upaya integrasi e-budgeting dan e-planning.

“Ketiga, adalah tentang penegakan hukum. Yakni penegakan hukum terpadu yang dimulai dari polisi, jaksa, pengadilan hingga lapas dapat terintegrasi dengan baik. Sejak saat ini, masing-masing bagian sudah memiliki sistem informasi, tetapi tidak terintegrasi. Kiranya hal ini dapat diperbaiki, sehingga penegakan hukum dan reformasi di negeri ini dapat dilakukan,” tambah Agus.(eda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here