web analytics

Wagub Gulirkan Permasalahan Batas Negara di Rakor Perbatasan

Wagub Gulirkan Permasalahan Batas Negara di Rakor Perbatasan

Jakarta, SULUTREVIEW

Sejumlah permasalahan penting yang menyangkut lintas batas negara menjadi topik yang digulirkan
Wakil Gubernur (wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Steven OE Kandouw di Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2019, bertempat di hotel Arya Duta Jakarta, Senin (28/1/2019).

Wagub menyebutkan penutupan perdagangan lintas batas oleh Imigrasi Philipina karena pihak Indonesia merubah secara sepihak pas lintas Batas sesuai dengan UU Tentang Keimigrasian yang baru tanpa pembicaraan dengan Pemerintah Philipina, telah memunculkan persoalan.

Karenanya, melalui rakor tersebut, Kandouw menyampaikan berbagai permasalahan pengelolaan batas negara yang ada di Provinsi Sulawesi Utara langsung Kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Wiranto dan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo.

Selanjutnya, masalah undocumented citizen keturunan Sangihe-Philipina dan Philipina-Sangihe yang kurang lebih sesuai data UNHCR sekitar 8.500 jiwa berada di Philipina Selatan. Kapal Roro yg dicanangkan Presiden  melayani perdangan Indonesia-Philipina hanya 2 kali saja berjalan  karena muatan dari Sulut tidak memadai dan juga ekspor seperti komoditi Sarang burung walet terhalang karena ketentuan dari Kementrian Perdagangan yang kurang menunjang.

“Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan secara khusus masalah perbatasan yang ada di Sulut, agar pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan bisa lebih maju,” katanya seperti dikutip Kepala Biro Humas dan Protokol Dantje Lantang.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo  menyatakan rakor ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja para pengelola perbatasan.

“Rapat koordinasi ini momentum sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS), antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta stakeholder lainnya,” ujar Kepala BNPP sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.(eda)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply