Eva Kusuma Sundari Sebut Penyelundupan Gadget Rugikan Negara

Eva Kusuma Sundari Sebut Penyelundupan Gadget Rugikan Negara

Jakarta, SULUTREVIEW

Anggota Komisi XI DPR dari fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menegaskan penyelundupan gadget yang merugikan negara hingga triliunan rupiah seharusnya ditangani oleh bea cukai.

“Itu jelas merugikan negara, karena investor itu terbuka pada regulasi pengaturan pajak,” katanya dalam  Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Negara Rugi Triliunan Rupiah, Revisi KUHP Sentuh Penyelundupan Gatget? di Media Center DPR Jakarta, Selasa (6/12/2018).

Menurut Eva , negara-negara seperti Singapura, Hongkong, Guangzou dan sebagainya yang rawan melakukan penyelundupan gatget tersebut. Namun ini bukan KUHP karena exsisting Regulation sudah cukup untuk gakum (penegak hukum)  melaksanakan penertiban semaksimal mungkin.

“isunya lebih kepada integritas gakum  atau para penegak hukum dalam hal ini terutama  adalah   Bea Cukai dan  pelabuhan lalu kepolisian terakhir DJP(Direktorat Jenderal Pajak),” katanya seraya menambahkan kuncinya di Bea Cukai,  jadi Bea Cukai lebih kepada penting untuk memastikan arus masuk barang impor ini  menjadi legal .

“Iisunya bukan di KUHP dan KUHP walaupun sebaik apapun tapi kalau integritas penegakan hukumnya rendah, ya sama aja. jadi lebih lebih baik memperbaiki operasionalisasi dari regulasi yangsudah ada,” paparnya.

Anggota Komisi III DPR RI Teuku Taifiqulhadi mengatakab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur penyelundupan gatget, hp, tab, dan sebagainya. Tapi, hal itu masuk ke dalam pasal kepabeanan pemalsuan, yang pidananya penjara selama 6 tahun

”Penyelundupan gatget ini bisa masuk ke kepabeanan bea cukai atau pemalsuan dalam KUHP. Dalam revisi KUHP penyelundupan ini bisa masuk ke pasal darurat atau lex specialist,” ujarnya.

Taufik menjelaskan pasal 427, yang berbunyi setiap orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan, seolah-olah Keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian , dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori.

‘Kalau kita menanyakan apakah ada pengaturan lebih lanjut dari pada itu, tidak ada di dalam KUHP, karena ini bersifat adalah administratip law , bagaimana dengan KUHP , KUHP menurut saya kornya in adalah tentang pemalsuan,” kuncinya.(rizal)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply