JAKARTA, SULUTREVIEW
Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA menunjukkan keseriusannya untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manado.
Hal itu dibuktikan dengan rencana meminjam dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero yang berkedudukan di Jakarta.
Pembangunan fasilitas publik yang representatif, bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Manado mendesak untuk dilakukan. Meski dalam hal ini ada keterbatasan dana yang hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Sehingga tak ada cara lain, selain meminjam dana dari PT SMI. Karenanya, sebagai tahapan awal Walikota Lementut diwajibkan untuk mempresentasikan penggunaan dana pinjaman sebesar Rp200 Milyar.
Didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Manado DR Peter KB Assa ST MSc PhD, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Manado Johnli Tamaka SE, walikota memaparkan rencana pembangunan RSUD. Berikut penataan infrastruktur pasar tradisional.
Di hadapan Direktur Pembiayaan Investasi PT SMI, Edwin Syahruzad, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI, Walikota Lumentut mengatakan, bahwa Pemkot Manado tengah fokus untuk melanjutkan pembangunan RSUD.
“Meski sarana rumah sakit cukup banyak di Manado, namun hingga kini Pemkot Manado belum memiliki RS sendiri untuk membantu masyarakat,” kata Lumentut seperti dikutip Kepala Bagian Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat Steven Runtuwene SSos di gedung Sahid Sudirman Center, Senin (20/8/2018).
Sebelumnya, Pemkot Manado pernah memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat Kota Manado melalui program Universal Coverage (UC).
Namun, kebijakan pemerintah pusat agar program kesehatan di daerah diintegrasikan kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS), maka program UC mengikuti petunjuk pemerintah pusat, untuk bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Sebelumnya kami punya program Universal Coverage atau UC yang memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Kami bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit di Manado. Namun, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, maka program diintegrasikan dengan program JKN/KIS yang dikelola BPJS,” jelas Lumentut.
“Meski demikian, hingga kini kami masih memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu dengan membayar iuran BPJS mereka melalui APBD Kota Manado,” tambah Walikota Lumentut.
Olehnya, Pemkot Manado secara bertahap membangun RSUD agar masyarakat Kota Manado terbantu secara penuh. Dan untuk menyelesaikan pembangunan RSUD tidak cukup hanya mengandalkan APBD Kota Manado semata.
“Presiden RI Joko Widodo menyarankan daerah agar memanfaatkan pinjaman PT SMI untuk membangun infrastruktur. Atas dasar itu, Pemkot Manado mengajukan permohonan ke PT SMI dengan persetujuan DPRD Manado. Di mana sesuai rencana, pembangunan RSU butuh dana Rp120 Milyar, Rp90 Milyar untuk pembangunan fisik sedangkan Rp30 Milyar untuk pengadaan alat kesehatan,” tukasnya.
Diketahui, untuk tahap awal pada akhir tahun 2018 ini, diharapkan PT SMI bisa menyetujui pinjaman sebesar Rp30 Milyar untuk melengkapi fasilitas beberapa poli kesehatan yang sudah terbangun.
“Selanjutnya, untuk pinjaman tahun 2019 mendatang, kami akan lengkapi surat-surat yang diperlukan dan disyaratkan agar kita semua bisa tidur nyenyak,” sebut Lumentut.
Usai resentasi Pemkot Manado mendapat tanggapan dan saran dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, tentang pengelolaan dana pinjaman.(hilda)
