MANADO, SULUTREVIEW
Catatan rekor MURI yang ditorehkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) Ketenagakerjaan (TK) Cabang Manado yang berhasil mengikutsertakan 35 ribu pekerja lintas agama, jumlahnya terus digenjot.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan rapat koordinasi yang melibatkan tokoh-tokoh agama, dengan tujuan sinkronisasi data, dengan demikian ketika ada pekerja lintas agama yang belum terdata dapat ditambahkan dalam program perlindungan sosial.
Dijelaskan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado Tri Candra Kartika, jumlah pekerja lintas agama yang ikut program perlindungan harus terus ditingkatkan. Hal ini membutuhkan peran pemerintah untuk menindaklanjuti sampai program dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ke depan harus lebih diperluas jumlahnya. Jangan hanya puas dan berhenti sampai di 35 ribu pekerja lintas agama,” ungkap Candra di Rapat Koordinasi Kerja Sama Operasional (KSO) Kepesertaan Perlindungan Pekerja Lintas Agama Provinsi Sulut yang digelar di hotel Sintesa Peninsula, Senin (30/7/2018).
Candra berharap akan ada tambahan peserta program perlindungan berikutnya. Terutama bagi yang belum terdaftar. Hal ini tentunya perlu diambil alih oleh Pemprov Sulut.
“Kami akan sinergikan dan koordinasikan bagaimana data dapat kami himpun. Kami juga akan sosialisasi secara berkelanjutan agar mereka tahu proses hak dan kewajiban peserta,” sebut Candra.
Candra juga menambahkan bahwa berdasarkan
perkembangan pelaksanaan program, ada beberapa peserta yang telah mengalami risiko kematian.
“Dan kami telah menyerahkan santunannya kepada ahli waris. Harapan kami seluruh pekerja lintas agama dapat ikut program perlindungan. Harapan kami melalui forum dapat meningkatkan jumlah peserta secara berkelanjutan,” tukasnya.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs Edison Humiang MSi, pemberian perlindungan kepada 35 ribu adalah langkah maju Pemprov Sulut dalam merealisasikan program yang berpihak kepada masyarakat yang direalisasikan berupa jaminan kecelakaan kerja dan kematian.
Untuk itu, melalui forum diharapkan dapat saling memberi informasi. Seperti apa langkah selanjutnya yang ditempuh BPJS maupun Disnaker.
“Kepada masyarakat yang belum memahami risiko pekerjaan agar dapat dicover oleh perlindungan sosial. Karena intinya pemerintah memberikan ruang untuk terciptanya iklim perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh Humiang menegaskan jaminan sosial dapat memberikan feedback. “Kita harapkan ada peningkatan kesejahteraan. Karena akan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan di Sulut,” tutupnya.(hilda)
