Manado, SULUTREVIEW
Menyikapi perkembangan ekonomi global yang sangat cepat, pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus berkoordinasi dan meningkatkan kewaspadaan bahkan siap mengambil kebijakan yang perlu untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pembangunan.
Dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada memperkuat stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekanan global. Yakni pada stabilitas nilai tukar Rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan defisit transaksi berjalan yang aman.
Dalam rilis yang disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Soekowardojo, mengatakan bahwa terkait dampak ekonomi global, telah menempuh kebijakan melalui penguatan bauran kebijakan moneter Bank Indonesia, kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan, ketersediaan bahan pokok strategis, dan juga penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK, serta peningkatan pemantauan dan perkembangan DPK oleh LPS.
Sementara itu, implementasi kebijakan reformasi struktural di sektor riil terus dipercepat, seperti peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.
Selanjutnya, untuk jangka pendek BI memprioritaskan kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah.
Pertama, respons kebijakan suku bunga secara pre-emptive, front-loading, dan ahead the curve akan ditempuh untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah, di samping tetap konsisten dengan upaya menjaga inflasi 2018-2019 agar tetap rendah dan terkendali sesuai sasaran 3,5+1%.
Kedua, intervensi ganda (dual intervention) di pasar valas
dan di pasar SBN terus dioptimalkan untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah, penyesuaian harga di pasar keuangan secara wajar, dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang.
Ketiga, strategi operasi moneter diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas khususnya di pasar uang rupiah dan pasar swap antar bank dan keempat, komunikasi yang intensif khususnya kepada pelaku pasar, perbankan, dunia usaha, dan para ekonom untuk membentuk
ekspektasi yang rasional sehingga dapat memitigasi kecenderungan nilai tukar Rupiah yang terlalu melemah (overshooting) dibandingkan dengan fundamentalnya.
Sementara itu, untuk mendukung berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia tengah mempersiapkan langkah lanjutan untuk pelonggaran kebijakan makroprudensial dan, berkordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan OJK, mengakselerasi upaya pendalaman pasar keuangan khususnya untuk
pembiayaan infrastruktur dari swasta.
Kebijakan fiskal oleh Pemerintah diarahkan untuk menjaga APBN 2018 secara kredibel dan terus memperkuat kesehatan APBN dalam rangka menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi stabilisasi dan menjamin kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Pengelolaan kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN sampai saat ini tetap sesuai dengan arah yang telah
ditentukan. Mobilisasi penerimaan negara dilakukan dengan menjaga iklim investasi, sambil tetap mendorong reformasi perpajakan seperti yang telah direncanakan. Sampai dengan April 2018, penerimaan perpajakan tumbuh mencapai 14,9% (yoy). Baik pajak penghasilan maupun PPN juga tumbuh dengan tingkat yang sangat baik. Pertumbuhan pajak terlihat pada semua sektor dan terjadi secara broad based. Belanja negara dipastikan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, sambil terus mendorong efisiensi anggaran. Keseimbangan primer diarahkan menuju positif dalam jangka menengah. Defisit anggaran per April 2018 tercatat sebesar 0,37% dari PDB, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 0,53% dari PDB.
Pemerintah terus berkomitmen dalam jangka menengah untuk menjaga defisit APBN yang semakin kecil dengan meningkatkan sisi penerimaan negara dan menjaga
efektivitas serta produktivitas belanja.(ist/*)
