Manado, SULUTREVIEW – Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Nyiur Melambai Daerah Provinsi Sulawesi Utara menaruh kepedulian terhadap perempuan dan anak yang ada di Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken.
Sasaran Kelurahan Bailang sebagai locus, karena wilayah itu dianggap urgent, menyusul mencuatnya sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Sebagai langkah awal, Forum Puspa Nyiur Melambai mendapat support dari Kementerian Pembeedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
“Kita harus buat rencana aksi terkait dengan perempuan dan anak. Kita harus lebih banyak pada aspek pencegahan dan pemberdayaan perempuan dan anak,” ungkap Asisten Deputi Lembaga Profesi Dunia Usaha pada Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Muhammad Ihsan di pertemuan Forum 3 Ends bagi Lembaga Profesi di Provinsi Sulut yang digelar di hotel Aryaduta Kamis (8/3/2018).
Ihsan menegaskan strategi 3 Ends, yakni End Violence Against Women and Children (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), End Human Trafficking (akhiri perdagangan manusia), dan End Barriers to Economic Justice (akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan) membutuhkan sinergitas.
“Pencegahan ini dibutuhkan edukasi dan penyuluhan, desiiminasi isu-isu terkait agar tidak terjadi lagi kekerasan. Kita harus bersinergi bukan kerja sendiri-sendiri,” katanya.
Sementara itu dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulut, Ir Mieke Pangkong MSi mengatakan sesuai catatan yang dihimpun dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), sepanjang 2017 ada 127 kasus yang meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut 20 kasus trafficking/(P2TP2A) dan 5 kasus (Polda). Sementara jumlah anak putus sekolah mencapai 33,957 anak. Diikuti dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 17,09 persen atau 18,128.
“Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akhiri perdagangan orang dan akhiri kesenjangan ekonomi perempuan. Hal ini perlu koordinasi semua pihak, baik pusat, pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Perempuan dan Anak, dunia usaha maupun media di wilayah kerja masing-masing,” jelas Pangkong.
Lebih jauh, Ketua Forum Puspa Nyiur Melambai Provinsi Sulut, Dr Revly OA Pesak MTh PhD menambahkan agar tepat sasaran, pihaknya akan mengkomunikasikan data dan informasi di masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana cara penanganan terhadap ancaman kekerasan, gejala kekerasan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan secara dini.
“Kami akan membuat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah mengenai kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan dini kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut
memberikan pencegahan awal dan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk temu cepat dan lapor cepat terhadap kekerasan perempuan dan anak. Bahkan ikut membangun kerja sama dengan pihak lain termasuk media cetak dan elektronik guna sosialisasi dan propaganda tentang program 3 Ends di Provinsi Sulut,” tandasnya.(hilda)
