Jakarta, SULUTREVIEW – Realisasi Revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), PDIP tunggu partai Golkar dan PAN. Hal itu dikatakan politisi PDIP Eva Sundari dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Nasib Penambahan Kursi Pimpinan DPR/MPR dalam Revisi UU MD3’ di Gedung Parlemen, Kamis(12/10/2017)
Menurut Eva ada kesepakatan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto dan ketua Umum PAN, Zilkifli Hasan ketika menemui ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.
“Saya minta maaf, karena Golkar kemudian PDIP tidak bisa jadi ketua dan sebagai kompensasi maka Golkar akan mendukung Revisi dan menyetujui penambahan kursi di DPR dan MPR,” kata Eva mengutip pernyataan Setya Novanto.
Begitu juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan . “Zulkifli PAN, ketika ketemu ibu Mega juga minta maaf dan komitmennya sama seperti bapak Novanto, karena ulah KMP sehingga ada anomali di dalam penyusunan kepemimpinan di MD3 kemarin,” tukasnya.
Bahkan Eva mengaku memegang Video pertemuan ketua umum tersebut.
Sejauh ini, PDIP sudah dua tahun menunggu maka kalau tidak di eksekusi itu aneh. Sedangkan penambahan dua kursi untuk menjadi pimpinan DPR kita setujui. Namun kalau penambahan 9 kursi pimpinan maka jangan ada Pemilu saja, tambahnya. “Kinerja gak bagus kok minta pimpinan. Ini kompetisii. Yang berprestasi di kasih rewards. DPR nambah dua kursi pimpinan itu jalan tengah,” ketusnya.
Sedangkan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menyarankan jalan tengahnya penambahan 9 wakil pimpinan. Jadi ada semangat kebersamaan dan tinggal mengatur pembagian kerja saja. Namun dia mengingatkan sebaiknya konsentrasi yang pondamental. ”
Soal Pansus Angket yang tidak bisa memeriksa KPK. Itu fatal. UUD dibatasi hanya dengan lembaga yang diberi lebel independen. UUD tidak lebih tinggi dari UU,” tegasnya seraya menambahkan itu persoala besar. “Gimana kita menjelaskan pondemental itu,” kuncinya.(rizal)
