Komisi IX DPR Nilai Menkes tak Mampu Selesaikan Masalah Kesehatan

IMG-20210818-WA0009

Jakarta, SULUTREVIEW – Komisi IX DPR menilai Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek, kurang peduli terhadap kesehatan masyarakat kendati sudah diamanatkan dalam Undang Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan & UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

“Kami banyak mencatat indikasi ketidakpedulian Menkes (Nila F Moeloek). Mulai kasus Rubela dan Debora serta website kementeriannya yang hanya berisi formalitas pekerjaannya, dan bukan menyelesaikan kasus-kasus dalam masyarakat. Tweeter Menkes, bahkan, terakhir aktif sampai Desember 2016,” ujar Nihayatul Wafira, anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB di Media Center Senayan, Selasa (12/9/2017).

Karena itulah, ia bersama anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan itu akan mempertimbangkan usulan pengalokasian anggaran Kementerian Kesehatan yang diajukan buat APBN 2018. Sebesar Rp 59,097 triliun atau lima terbanyak alokasi APBN diterima Kementerian Kesehatan di mana uang masyarakat berasal dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Disusul APBN 2017 sebesar Rp 58,3 triliun, dan APBNP 2016 sebesar Rp 62,7 triliun.

Menanggapi penanganan kasus Debora, Nihayatul Wafira tidak sepakat dengan Menkes Nila F Moeloek yang melakukan investigasi baru diambil tindakan. “Justru saya sepakat dengan tindakan kepolisian bagi pelanggar lalulintas. Ditindak dulu baru investigasi. Artinya, disanksi dulu rumahsakit itu baru ditelusuri jenjang kesalahannya apakah kategori ringan, menengah atau berat,” tandasnya.

Wakil ketua komisi IX DPR RI, Saleh Daulay menegaskan untuk apa membahas anggaran bagi Kementerian Kesehatan. Karena tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah ada orang miskin yang datang berobat atau orang yang
kurang mampu datang berobat tidak dilayani.

Padahal, lanjut Politisi dari PAN ini mengungkapkan UU Kesehatan menegaskan, Ketika seseorang datang ke rumah sakit dalam suasana emergency dan darurat maka rumah sakit pertama, tidak boleh menolak. Selanjutnya ayat 2 menyebutkan tidak boleh memungut biaya dahu atau mewajibkan bayar uang muka dalam situasi darurat.

Seperti diketahui, Tiara Debora meninggal pada Minggu 3 September 2017. Debora meninggal dunia akibat terlambat mendapat pertolongan medis. Ironisnya lambatnya penanganan tersebut karna pihak RS meminta keluarga pasien untuk menyiapkan biaya pengobatan terlebih dahulu.

Sementara itu, pihak rumah sakit mengaku telah memberikan penanganan yang dibutuhkan Debora. Tetapi, Debora harus menjalani perawatan lanjutan di ruang khusus Pediatric Intensive Care Unit, atau PICU. Biayanya mencapai Rp19,8 juta, sedangkan orangtua Debora hanya punya Rp5 juta. Saat sedang mencari rumah sakit rujukan, tiba-tiba kondisi Debora melemah. Bayi tersebut akhirnya meninggal dunia.(rizal)

banner 300x250