Manado, SULUTREVIEW – Pembahasan yang dilangsungkan antara Dinas Perhubungan Daerah (Dishubda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terkait keberadaan transportasi online di Manado, Selasa (11/7/2017) terkesan mengambang.
Pasalnya pada pertemuan yang dihadiri sejumlah instansi terkait yang ada di sejumlah kabupaten/kota berikut Kepolisian maupun pihak Gojek dalam hal ini Gocar maupun Asosiasi Driver Online tidak menghasilkan kebijakan yang krusial, yang diharapkan dapat menjembatani berbagai persoalan yang mencuat belakangan ini.
Sebut saja, keresahan para sopir transportasi konvensional yang merasa terpinggirkan hingga keluhan mitra kerja Gocar yang haknya kerap terabaikan, karena kinerjanya yang rentan kena suspend dengan berbagai alasan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dishubda Provinsi Sulut Drs Joy Oroh hanya menyampaikan tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 yang menetapkan tarif dengan pembagian wilayah Sumatera, Jawa, Bali dengan tarif batas bawah sebesar Rp 3.500 per kilometer dan batas atas Rp6.000 per kilometer. Berikut untuk wilayah II yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tarif batas atas Rp3.700 per kilometer dan batas atas sebesar Rp6.500.
“Tarif diberlakukan, karena selama ini taxi online masih di bawah dibandingkan transportasi lainnya. Sehingga berkaitan dengan usaha dari angkutan aplikasi online di Manado ini ada badan hukumnya,” kata Oroh sambil menanbahkan soal tarif, kuota, STNK dan pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2017 merupakan upaya pemerintah yang ingin melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara keseluruhan. Baik pengguna jasa angkutan perusahaan angkutan konvensional maupun perusahaan angkutan online.
Sementara itu dijelaskan pihak Gocar yang diwakili staf pusat, Anno dan Hito mengatakan bahwa tarif baru sudah direalisasikan sejak sepekan ini. “Untuk tarif kita mengikuti aturan pemerintah. Dan untuk Manado kita sudah implemetasikan satu minggu,” ujarnya.
Lanjut katanya, untuk Gocar saat ini sudah operasional di 30 kota yang ada di 15 sampai 20 propinsi. “Dari awal kita ikut aturan, kita adalah satu-satunya perusahaan yang sudah berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi aksesnya sudah ada. Demikian juga untuk tarif dan perizinan,” tukasnya.
Dijelaskan Anno, untuk Gojek maupun Gocar hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang nyaman namun murah dan profesional. Hal itu dibuktikan dengan aturan tegas bagi setiap mitra kerja. “Dalam operasionalnya kita membantu polisi apakah itu berkaitan dengan narkoba maupun pelecehan seksual, secepatnya dapat memberikan laporan. Makanya untuk menjadi mitra kerja kami menerapkan persyaratan yang meliputi identitas dengan dokumen harus asli. Dan kesemuanya adalah orang-orang daerah,” tandasnya.
Menariknya ketika ditanya sudah berapa banyak mitra kerja yang sudah direkrut, Anno melemparkan jawaban dengan menanyakan langsung ke Kemenhub. “Silahkan saja tanya ke Kemenhub karena sudah ada datanya,” ketusnya.
“Selama operasional Gocar, jumlah pengangguran sudah berkurang hingga 530 ribu orang. Ini juga menjadi pendorong peningkatan perekonomian,” katanya kembali.
Sementara itu, pihak Asosiasi Driver Online yang diwakili Ryan dan Enald berharap ketika nantinya Gocar diwajibkan untuk uji KIR agar Dishubda dapat menyiapkan imboost karena kendaraan adalah milik pribadi dengan begitu tidak merugikan pemilik. “Di sisi lain kami juga meminta ketegasan dari pemerintah agar aplikator transportasi online ada batasannya. Sebab yang kami ketahui saat ini sepertinya ada pembiaran. Terbukti proses rekruitmen masih berlangsung terus,” kata Ryan.
Tak itu saja, baik Ryan maupun Enald juga berharap pihak Gocar lebih manusiawi ketika menerapkan aturan, dalam artian tidak sepihak dengan ancaman maupun instimidasi suspend. “Ini menjadi beban karena perusahaaan mengintimidasi sehingga driver tidak punya hak ditambah lagi sosialisasi yang kurang dan tidak terbuka,” ucap keduanya.(hilda)
