MANADO, Sulutreview.com – Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK) mengajak masyarakat memperkuat semangat toleransi sekaligus mendorong kemandirian ekonomi nasional melalui diskusi publik dan refleksi dua tahun pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan bertema “Merawat Toleransi, Menguatkan Ekonomi Biru” tersebut digelar di salah satu hotel di Kota Manado, Sabtu (31/10/2026), dengan menghadirkan dua narasumber, yakni politisi sekaligus mantan anggota DPR RI, Kamran Mochtar Podomi, serta akademisi dan budayawan Sulawesi Utara, Reiner Emyot Ointoe.
Diskusi berlangsung dengan mengangkat berbagai pandangan terkait implementasi Asta Cita, tantangan pembangunan nasional, pentingnya menjaga keberagaman, hingga optimalisasi potensi sumber daya bangsa.
Ketua Umum PPK, Dendi Budiman, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus wadah pertukaran gagasan untuk melihat sejauh mana cita-cita pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat diwujudkan.
Menurutnya, pemerintahan saat ini memiliki komitmen besar untuk memperkuat kedaulatan bangsa, terutama melalui kemandirian sektor energi dan pangan.
“Pak Prabowo betul-betul ingin kedaulatan bangsa bisa diwujudkan melalui kedaulatan energi dan pangan. Semoga ini bisa terwujud,” ungkap Dendi.
Ia berharap diskusi publik seperti ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan aktivis dan masyarakat sipil.
“Kita berharap, diskusi seperti ini tidak hanya berakhir di sini, tetapi terus berlanjut sehingga peran kita sebagai aktivis, sebagai masyarakat sipil, itu betul-betul bisa diwujudkan menuju kedaulatan kita sebagai satu bangsa dan menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Sementara itu, Kamran Mochtar Podomi menilai Asta Cita yang digaungkan Presiden Prabowo sejak awal pemerintahannya merupakan harapan besar agar seluruh potensi sumber daya Indonesia dapat memberikan kontribusi nyata dalam berbagai sektor pembangunan.
Ia juga menyoroti dimensi kemanusiaan dalam visi tersebut, terutama Asta Cita kedelapan yang memberikan perhatian terhadap penguatan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Untuk menuju supaya seluruh kebijakan itu dapat dieksekusi secara pemerintahan dan tidak melanggar aturan, baik aturan di dalam negeri ataupun aturan internasional, maka Asta Cita ini tidak bisa berhenti,” jelas Kamran.
Menurutnya, delapan agenda besar yang menjadi arah kebijakan pemerintahan Prabowo merupakan program luar biasa, namun pelaksanaannya juga membutuhkan kerja keras dan kesadaran bersama.
Karena itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar setiap program pemerintah dapat direalisasikan secara maksimal.
Di sisi lain, akademisi dan budayawan Sulawesi Utara, Reiner Emyot Ointoe, mengangkat persoalan paradoks dalam implementasi Asta Cita, terutama ketika diterapkan di daerah.
Ia menilai terdapat sejumlah kesenjangan antara cita-cita besar pembangunan nasional dengan realitas pelaksanaannya di tingkat daerah.
Dalam pandangannya, Reiner juga menyampaikan perbandingan menarik dengan sosok mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia menyebut Prabowo sebagai versi lain dari Gus Dur, meskipun menurutnya Gus Dur memiliki keberanian lebih dalam menghadapi dinamika politik dan perilaku orang-orang di sekeliling kekuasaan.
“ Tapi Gus Dur lebih berani, karena dia tahu persis bahwa yang dia hadapi adalah perilaku orang-orang di sekelilingnya,” ungkap Reiner.
Menariknya, kegiatan tersebut tidak hanya berakhir pada pertukaran gagasan. PPK juga menggelar deklarasi bersama untuk menolak penyebaran berita bohong (hoaks) dan disinformasi yang berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Deklarasi ini menjadi penegasan komitmen PPK untuk ikut menjaga persatuan, merawat toleransi, serta mendorong terciptanya ruang publik yang sehat melalui informasi yang benar dan bertanggung jawab.
Melalui kegiatan tersebut, PPK berharap refleksi dua tahun Asta Cita dapat menjadi momentum memperkuat partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
