Mitra, Sulutreview – Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Minahasa Tenggara (IPPMA MITRA) menggelar diskusi publik bertajuk “Penguatan Hak Politik dan Inklusi Demokrasi Generasi Muda di Minahasa Tenggara” di Kantor DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh catatan penting pada pelaksanaan Pemilu 2024, di mana sejumlah pemilih pemula di Minahasa Tenggara dilaporkan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Persoalan ini menjadi perhatian bersama, karena kesiapan administrasi kependudukan merupakan fondasi utama yang memungkinkan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara maksimal.
Ketua DPRD Minahasa Tenggara, Chris Rumansi, S.P., M.Si., yang secara resmi membuka kegiatan, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif IPPMA MITRA yang telah menghadirkan ruang dialog terbuka untuk memperkuat kesadaran politik dan partisipasi generasi muda di daerah ini.
Diskusi berjalan hangat dan produktif, menghadirkan narasumber kunci di antaranya Ketua KPU Minahasa Tenggara, Otnie N. Tamod, S.Pi., dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Drs. Piether D. Owu, M.E. Turut hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Hesky Kumesan, S.H., yang mewakili Pemerintah Kabupaten, Ketua KNPI Minahasa Tenggara Agus Mawu, Ketua Karang Taruna Harri Karwur, serta Komisioner KPU Lucky Mamahit, S.Pd., dan Ryan J. Sandag.
Dalam pemaparannya, Otnie N. Tamod menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak boleh hanya diukur dari terselenggaranya pemilu, melainkan dari sejauh mana hak-hak warga negara benar-benar dihormati dan dijamin aksesnya.
“Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum, tetapi juga dari sejauh mana hak warga negara dihormati dan masyarakat memiliki ruang yang luas untuk berpartisipasi,” ungkap Otnie.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil, Drs. Piether D. Owu, mengajak generasi muda untuk tidak hanya hadir saat persoalan muncul, tetapi terus mengambil peran aktif sebagai mitra pembangunan.
“Kami berharap pemuda di Minahasa Tenggara tidak hanya hadir ketika persoalan muncul, tetapi terus mengambil peran. Pemuda harus menjadi mitra kritis yang mampu memberikan masukan, sekaligus mitra konstruktif yang ikut mendorong penyelesaian persoalan bersama,” ujarnya.
Ketua IPPMA MITRA, Julio Antou, menyampaikan bahwa diskusi ini bukan sekadar pertemuan wacana, melainkan langkah nyata untuk memastikan suara muda didengar dan diperjuangkan.
“Kita ingin memastikan bahwa generasi muda Minahasa Tenggara tidak hanya menjadi penonton dalam demokrasi, tetapi menjadi warga negara yang memahami haknya, mampu menggunakan haknya, dan memiliki ruang untuk ikut menentukan masa depan daerahnya,” tegas Julio.
Lebih lanjut, Julio menegaskan bahwa forum ini diharapkan tidak berhenti di diskusi semata, tetapi menghasilkan rekomendasi yang nyata dan dapat ditindaklanjuti.
“Harapan kita, forum ini tidak berhenti pada kesepakatan bahwa persoalan tersebut penting. Kita ingin mendorong lahirnya rekomendasi konkret yang bisa menjangkau generasi muda hingga ke lingkungan sekolah dan desa-desa,” tutup Julio.
(James)
