MANADO, Sulutreview.com — Berbagai persoalan yang masih dihadapi dunia pendidikan di Sulawesi Utara menjadi perhatian Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut, Cindy Wurangian, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Mulai dari lambatnya penyampaian informasi kebijakan, kesejahteraan guru honorer, hingga transparansi anggaran sekolah, sejumlah masalah tersebut diminta mendapat perhatian serius.
Dalam RDP tersebut, Cindy yang juga menjabat Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut menyoroti lemahnya komunikasi dan koordinasi dalam penyampaian kebijakan pendidikan kepada sekolah maupun orang tua murid.
Ia mencontohkan persoalan surat edaran peliburan sekolah akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Informasi mengenai pembatalan surat edaran itu dinilai terlambat dan simpang siur diterima pihak sekolah serta orang tua murid.
Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Cindy mengusulkan pembentukan grup koordinasi terintegrasi yang melibatkan DPRD dan pihak terkait. Dengan demikian, informasi mengenai kebijakan pendidikan dapat disampaikan secara cepat, jelas, dan akurat.
Selain persoalan komunikasi, Cindy turut menyoroti kesejahteraan guru honorer yang diangkat kepala sekolah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar.
Menurutnya, terdapat guru yang hanya menerima honor sekitar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu, tanpa dukungan biaya transportasi yang memadai. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar kebutuhan tenaga pendidik dan kesejahteraan guru dapat ditangani secara proporsional.
Persoalan lain yang disampaikan adalah benturan jadwal Praktik Kerja Lapangan (PKL) siswa SMK kelas XII dengan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Cindy meminta agar persoalan penjadwalan tersebut dicarikan solusi sehingga siswa dapat mengikuti kedua kegiatan tanpa mengalami kendala dalam proses pembelajaran maupun evaluasi akademik.
Di bidang anggaran, ia mempertanyakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SMA dan SMK, termasuk penyediaan biaya personel peserta didik serta alokasi anggaran rehabilitasi sekolah.
Menurutnya, kebutuhan rehabilitasi harus mendapat perhatian karena masih banyak sekolah yang memerlukan perbaikan, sementara anggaran yang tersedia dinilai belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
Cindy juga meminta kejelasan mengenai alokasi anggaran dan penerapan kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah di Sulawesi Utara.
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Sulut berharap Dinas Pendidikan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan keterbukaan pengelolaan anggaran, serta menyusun langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan.
Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara agar kebijakan dan program yang dijalankan semakin sesuai dengan kebutuhan sekolah, tenaga pendidik, dan peserta didik.(*)
