MANADO, Sulutreview.com — Penguatan hubungan kelembagaan dan kerja sama sosial kemasyarakatan menjadi fokus pertemuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dengan jajaran DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Kantor DPRD Sulut, Rabu (14/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus mendorong sinergi dalam menjaga kerukunan umat beragama dan mendukung pembangunan daerah.
Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih erat antara MUI dan lembaga legislatif.
Menurutnya, sinergi kedua lembaga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing demi kepentingan masyarakat luas.
“MUI merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki peran penting dalam menyikapi berbagai persoalan umat, termasuk yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan keberlangsungan pembangunan daerah,” ujar Liputo, politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, di antaranya kehidupan sosial kemasyarakatan, kerukunan umat beragama, serta kontribusi MUI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim di Indonesia, MUI memiliki peran dalam memberikan pandangan dan masukan kepada pemerintah, khususnya terkait pembinaan umat, pemeliharaan kerukunan, serta upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, menyampaikan apresiasi atas kontribusi MUI dalam membina kehidupan beragama dan mendorong terciptanya hubungan harmonis di tengah masyarakat.
“Kami sangat menghargai peran MUI yang tidak hanya sebatas pada pembinaan agama, tetapi juga aktif berkontribusi dalam berbagai aspek pembangunan. Sebagai lembaga yang menjadi wahana aspirasi masyarakat, DPRD sangat mendukung segala upaya MUI dalam menjalankan fungsi,” ujar Andi Silangen.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen, berharap komunikasi dan kolaborasi antara DPRD Sulut dan MUI dapat terus ditingkatkan.
Ia menilai, masukan dan pandangan MUI dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan daerah, terutama yang berkaitan dengan kehidupan beragama, pendidikan, dan persoalan sosial kemasyarakatan.
“Kami berharap melalui komunikasi yang erat ini, dapat tercipta kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta kepentingan masyarakat luas. Kami juga mendorong agar program kerja MUI dapat lebih terintegrasi dengan program pembangunan daerah guna memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Sinergi antara MUI dan DPRD Sulut diharapkan dapat memperkuat upaya menjaga persatuan, menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, serta mendorong pembangunan yang memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. (*)
