Manado, Sulutreview.com – Kondisi fasilitas kerja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Provinsi Sulut, Amir Liputo.
Sorotan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut, Tahlis Galang, dalam rapat pembahasan anggaran yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Kamis (7/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Amir mengungkapkan bahwa kondisi peralatan kerja, khususnya unit komputer di Biro Barjas, saat ini sangat memprihatinkan.
Sebagian besar perangkat komputer yang digunakan untuk menunjang aktivitas operasional sehari-hari dilaporkan telah mengalami kerusakan berat, sehingga para pegawai terpaksa meminjam peralatan dari pihak lain demi menjaga keberlangsungan pekerjaan.
“Khusus di Barjas, setelah melakukan rapat dengan semua SKPD, kami mencoba berbicara dari hati ke hati dan memahami kesulitan anggaran. Jadi, ada prioritas. Komputer di Barjas ini sudah rusak semuanya. Bahkan, dalam pelaksanaan sehari-hari, mereka tinggal meminjam dari pihak lain,” ungkap Amir.
Lebih lanjut, Amir menekankan pentingnya perhatian terhadap masalah ini agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi vital Biro Barjas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meski demikian, ia berharap usulan yang disampaikan oleh jajarannya tersebut tidak memicu pergesekan atau konflik internal di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Kami berharap apa yang disampaikan ini tidak menjadi konflik di dalam SKPD sendiri. Usulan kami dari Komisi III DPRD Sulut kiranya mendapatkan perhatian,” tandasnya.
Berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, Amir menyebutkan bahwa total kebutuhan perangkat kerja di Biro Barjas mencapai sekitar 12 unit komputer. Namun, dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan anggaran daerah saat ini, ia mengusulkan agar perbaikan atau pengadaan dapat dilakukan secara bertahap.
“Ada 12 unit. Sesuai dengan kemampuan yang ada, mungkin dapat diperhatikan sehingga ke depannya tidak lagi meminjam. Minimal beberapa unit diperbaiki. Ini bentuk pendalaman kami sesuai dengan kebutuhan yang ada,” terang Politisi senior tersebut.
Ia menilai, ketidakmampuan fasilitas pendukung pada unit kerja strategis seperti Biro Barjas merupakan persoalan mendesak yang harus segera dicarikan jalan keluar bersama agar kinerja pelayanan publik tidak mengendor.
Menanggapi masukan dan desakan tersebut, Ketua TAPD Provinsi Sulut, Tahlis Galang, menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah mencatat poin tersebut dan akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh Biro Pembangunan serta Biro Barjas dalam forum rapat tersendiri. Namun, Tahlis juga memberikan pandangan terkait dilema efisiensi anggaran yang tengah dihadapi pemerintah daerah.
“Persoalan yang dihadapi oleh Biro Pembangunan dan Barjas saat ini nanti akan kami rapatkan tersendiri. Kamu tahu kami sedang berkekurangan, komputer dan sebagainya. Tetapi kalau anggaran diminta ke arah situ, apalagi yang kami buat kepada masyarakat,” kata Tahlis.
Tahlis pun mengimbau kepada seluruh jajaran terkait agar di tengah kondisi efisiensi dan keterbatasan anggaran saat ini, setiap unit kerja dapat memanfaatkan sarana yang ada secara optimal serta mencari langkah alternatif kreatif agar roda pemerintahan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Selama itu masih bisa dioperasikan, masih bisa dengan alternatif lain, tugas pokok dan fungsi kita masih berjalan. Kita laksanakan itu, karena kondisi yang kita alami seperti itu,” pungkas Tahlis menutup tanggapannya.(hilda)
