Manado, Sulutreview.com — Sebagai upaya memperkuat akurasi data pasokan dan menjaga kestabilan harga komoditas utama, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulut menggelar agenda Capacity Building Neraca Pangan Strategis Sulawesi Utara Tahun 2026 di Manado, Selasa (4/8/2026).
Langkah strategis ini menjadi momen penting untuk membangun integrasi data pangan di seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara, sekaligus memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari hulu ke hilir.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulut, Joko Supratikto, menyampaikan pentingnya ketersediaan data pasokan yang tepercaya demi menopang kestabilan ekonomi daerah.
”Kondisi inflasi bulanan Sulawesi Utara pada Juli 2026 mencatatkan deflasi sebesar -1,05% (mtm) dengan inflasi tahun berjalan berada di level 3,38% (ytd), sehingga tetap terjaga dalam kisaran target nasional 2,5%±1%. Namun, kita tidak boleh lengah terhadap tekanan kelompok komoditas pangan bergejolak. Ketergantungan Sulut pada pasokan luar wilayah membuat harga hortikultura seperti cabai dan bawang merah sangat peka terhadap dinamika produksi maupun gangguan distribusi. Kerangka kerja 4K serta program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) butuh sokongan data pasokan yang tervalidasi dan realtime,” ujar Joko Supratikto saat membuka kegiatan.
Pentingnya pembenahan data dari tingkat tapak juga diutarakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulut, Rahel R. Rotinsulu.
”Peningkatan kualitas data pangan menjadi kebutuhan mendesak agar seluruh informasi yang terkumpul dapat dikonversi menjadi pijakan kebijakan yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat,” ungkap Rahel.
Hadir sebagai narasumber, Ketua Tim Pengelolaan Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Tri Aris Indrayanto, yang memaparkan teknis penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah 2026 serta pemanfaatan Sistem Informasi Ketersediaan Pangan (SIKAP).
”Neraca pangan yang presisi berfungsi sebagai early warning system. Lewat sistem ini, kita bisa mendeteksi lebih awal potensi defisit maupun surplus pasokan, meredam gejolak harga pasar, hingga menentukan bentuk intervensi pemerintah secara presisi. Sejauh ini, Pemprov Sulut beserta 14 dari 15 kabupaten/kota telah menyusun proyeksi neraca pangan. Kuncinya kini ada pada konsistensi pemutakhiran data tiap bulan dan soliditas koordinasi lintas dinas,” jelas Tri Aris.
Dari sisi data sektoral, Statistisi Ahli Madya BPS Sulawesi Utara, Norma Olga Frida Rega, menguraikan peran pemetaan indikator statistik hingga level daerah.
”Melalui potret produksi padi dan jagung, pergerakan inflasi, serta indikator kerentanan pangan seperti Prevalence of Undernourishment (PoU) dan Food Insecurity Experience Scale (FIES), kita dapat melihat ketimpangan kapasitas antarwilayah secara objektif sebagai dasar penetapan regulasi pangan,” ungkap Norma.
Agenda yang turut dihadiri Tim Ahli Gubernur Bidang Ketahanan Pangan, Energi, dan Air Dr. Ir. Adolf Lucky Longdong dan Ir. Johan Victor Malonda ini diakhiri dengan komitmen bersama seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan se-Sulut untuk memperkuat sinergi data demi mewujudkan ketahanan pangan daerah yang mandiri dan berkelanjutan.(hilda)
