Sidrap, Sulutreview.com – Kamtor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara (KPw BI Sulut) bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) memperkuat sinergi ketahanan pangan melalui penandatanganan Kerja Sama Antardaerah (KAD) secara Government to Government (G2G) dan Business to Business (B2B) untuk komoditas beras, pada Rabu (1/7/2026).
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok, menjaga stabilitas harga, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha di kedua daerah.
Penandatanganan kerja sama berlangsung di Kabupaten Sidrap dan dihadiri oleh Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang yang mewakili Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto, Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif, serta jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda kedua kabupaten.
Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang mengatakan, kerja sama dengan Kabupaten Sidrap merupakan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pasokan beras bagi masyarakat Minahasa di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi.
“Kabupaten Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan nasional kami pandang sebagai mitra strategis dalam membangun hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. Kerja sama ini tidak berhenti pada komitmen antarpemerintah, tetapi langsung ditindaklanjuti melalui kerja sama pelaku usaha agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Vanda.
Menurutnya, penguatan pasokan dari daerah sentra produksi menjadi bagian penting dalam menjaga stok pangan sekaligus mendukung stabilitas harga di Kabupaten Minahasa.
Sementara itu, Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto mengapresiasi komitmen kedua pemerintah daerah yang tidak hanya menandatangani kerja sama G2G, tetapi juga langsung merealisasikannya melalui kesepakatan bisnis antara pemasok beras dari Sidrap dengan pedagang besar di Minahasa.
“Kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi beras. Mengingat beras merupakan komoditas strategis yang harganya cukup fluktuatif di Kabupaten Minahasa, pasokan dari Sidrap diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha di kedua daerah,” kata Joko.
Ia menambahkan, sinergi antardaerah merupakan salah satu strategi penting dalam menjaga inflasi pangan melalui penguatan distribusi dan keterhubungan antarwilayah.
Di sisi lain, Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif menegaskan kesiapan daerahnya untuk mendukung kebutuhan beras berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Minahasa. Sebagai daerah dengan surplus produksi, Sidrap terus memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur dan berbagai inovasi.
“Kami terus memperkuat sistem pertanian melalui dukungan irigasi, inovasi seperti listrik masuk sawah, hingga penguatan hilirisasi hasil pertanian. Dengan kapasitas produksi yang kami miliki, Sidrap siap menjadi mitra yang andal dalam memenuhi kebutuhan beras daerah lain,” ungkap Syaharuddin.
Ia juga menyampaikan bahwa beras asal Sidrap selama ini telah dipasarkan ke berbagai wilayah, seperti Kalimantan, Papua, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, dengan kapasitas distribusi yang besar setiap hari.
“Kami berharap kerja sama B2B antara pemasok beras Sidrap dan pedagang beras di Minahasa dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Selain memperluas pasar beras Sidrap, kerja sama ini juga menjadi langkah nyata dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat Minahasa,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, kedua pemerintah daerah resmi menandatangani KAD G2G yang diperkuat dengan penandatanganan KAD B2B antara pemasok beras Kabupaten Sidrap dan dua pedagang besar beras di Kabupaten Minahasa.
Ke depan, ruang lingkup kerja sama antardaerah ini juga berpotensi diperluas ke komoditas pangan strategis lainnya. Kabupaten Sidrap akan memasok telur dan daging ayam ke Kabupaten Minahasa, sementara Kabupaten Minahasa berpeluang memasok komoditas kelapa ke Kabupaten Sidrap.
Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat ketahanan pangan, memperlancar distribusi, dan mendukung stabilitas ekonomi di kedua daerah.(hilda)
