Mitra, Sulutreview – Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, menghadiri kegiatan strategis dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan desa yang berlangsung di Auditorium Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Selasa (07/03).
Kegiatan tersebut mengusung dua agenda utama, yakni Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) Kejaksaan Republik Indonesia serta Pengukuhan Pengurus Daerah (DPD) dan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan ini, Bupati Ronald Kandoli didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mitra, David H. Lalandos, AP, MM, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, M. Irwan Abdjulu, SE.
Acara berlangsung secara resmi dan dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, SH, MH, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK, IPU, Asisten Administrasi Umum selaku perwakilan Gubernur Sulawesi Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH, MH, Rektor Unsrat, serta jajaran Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara.
Optimalisasi Pengawalan Dana Desa
Program Jaga Desa ditekankan sebagai langkah preventif yang bertujuan mengawal penyaluran dan penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran, efektif, serta terhindar dari segala bentuk pelanggaran hukum.
Menurut Bupati Ronald Kandoli, kehadiran pihaknya merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mendukung sinergi antar instansi.
“Kehadiran kami merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mendukung sinergi antara pemerintah daerah, kejaksaan, dan badan permusyawaratan desa. Kami ingin memastikan pembangunan di tingkat desa berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Bupati.
Harapan Penguatan Fungsi BPD
Sementara itu, melalui momentum pengukuhan pengurus ABPEDNAS ini, Bupati berharap koordinasi antar anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin solid dan kuat. Hal ini dinilai penting guna memperkuat fungsi pengawasan demi kemajuan desa-desa di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara.
(James)
