Bitung, Sulutreview.com– Pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akhirnya menepati janjinya untuk datang meninjau Bencana Gempa Bumi di Sulawesi Utara khususnya Kota Bitung.
Kedatangan BNPB ini diwakili Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Dr. Abdul Muhari bersama rombongan, dilakukan di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung.
Kedatangan pihak BNPB ini, langsung disambut Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE bersama jajaran Forkopimda Sulut yaitu Danguskamla Koarmada II, Laksma TNI Edy Setyawan, S.E dan Kapolres Bitung AKBP Albert Zai SIK MH Dandim 1310 Bitung Letkol Inf Dewa Made DJ dan jajaran Muspida lainya serta Camat Fonda Oroh pada Jumat (03/04/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Walikota dan pihak BNPB melihat langsung kondisi tanggul serta rumah warga yang terdampak gempa. Berdasarkan data sementara, terdapat 41 titik kerusakan yang mencakup rumah warga, tempat ibadah, hingga fasilitas umum.
Hengky mengatakan Pemkot Bitung langsung bergerak sejak awal kejadian dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Sejak awal kejadian, kami langsung turun lapangan untuk memastikan kondisi warga dan melakukan langkah cepat penanganan,” kata Hengky.
Ia juga memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan guna mempercepat proses penanganan.
“Kami terus berkoordinasi dengan BNPB agar seluruh kebutuhan, termasuk logistik dan peralatan, dapat segera terpenuhi,” ujarnya.
Menurutnya, pendataan dan kaji cepat menjadi langkah penting untuk menentukan penanganan lanjutan.
“Pendataan terus kami lakukan agar langkah penanganan berikutnya bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Dr. Abdul Muhari menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung penanganan di daerah terdampak.
“Kami mendapat arahan langsung dari pemerintah pusat untuk turun ke lokasi dan memastikan penanganan pascagempa berjalan cepat dan tepat, Pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah, baik dari sisi logistik, peralatan, maupun langkah rehabilitasi,” ujar Abdul Muhari.
Ia juga menyebutkan bahwa kaji cepat menjadi dasar utama dalam menentukan langkah penanganan darurat.
“Kaji cepat ini penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah teknis jika dibutuhkan.(zet/adv)
